Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sebut Berkat Kebijakan Bupati Sektor Pertanian Jadi Selangkah Lebih Maju

KETIK, BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi menyatakan, sektor pertanian di Kabupaten Bandung ternyata sudah selangkah lebih maju dari daerah-daerah lain Jawa Barat.

Hal itu Renie ungkapkan seusai menghadiri kegiatan Panen Raya Padi Serentak, di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan mengikuti kunker Presiden RI secara virtual, Senin 7 April 2025.

Sementara Presiden Prabowo sendiri melakukan kunjungan kerja Panen Raya Padi Serentak di 14 provinsi dengan peserta 157 kabupaten/kota, yang dipusatkan di Sentra Utama Padi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka.

Renie menyatakan, dari hasil dialog antara Presiden RI dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disaksikan secara virtual melalui konfrerensi video, tampak aspirasi yang disampaikan Gubernur Jabar kepada Presiden sebenarnya sudah terjawab oleh Kabupaten Bandung.

"Jadi, sebenarnya sektor pertanian Kabupaten Bandung itu sudah selangkah lebih maju dari daerah-daerah lain di Jawa Barat melalui berbagai kebijakan Bapak Bupati Bandung yang pro terhadap para petani. Untuk itu kami dari Dewan sangat mengapresiasi," ungkap Renie.

Pimpinan Dewan dari Fraksi PKB ini menguraikan, ada enam aspirasi Gubernur yang sudah terjawab Kabupaten Bandung.

Pertama, soal obat antihama dan lahan jenuh. Menurut Renie, Kabupaten Bandung sudah membuka lahan sawah baru dari lahan tidur menjadi lahan produktif, melalui percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung bersama Kodim 0624 Kabupaten Bandung.

Kedua soal irigasi. Menururutnya, Bupati Bandung telah membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bandung melalui Keputusan Bupati Nomor 611/Kep.150-Bapelitbangda/2023. Kepbup ini ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan Bappenas dan World Bank tentang Pertanian Terintegrasi.

"Kemudian yang ketiga, soal alih fungsi lahan sawah. Pemkab Bandung sendiri sudah menetapkan dalam Perda RT/RW, bahwa Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mencapai sekitar 17 ribu hektare," jelas Renie.

Keempat adalah masalah tata ruang. Kabupaten Bandung sudah menetapkan Perda RT/RW 2023-2043 yang mengatur tata ruang wilayah Kabupaten Bandung, termasuk soal perlindungan lahan sawah.

"Juga soal asuransi bagi petani. Melalui program kebijakan Bupati Bandung, sebanyak 88 ribu petani sudah mendapatkan fasilitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis dan akan meningkatkan program ini melalui pemberian BPJS Kesehatan gratis pula," kata Renie.

Terakhir adalah soal peralatan dan mesin pertanian (alsintan). Renie menyatakan melalui anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bandung, penyaluran bantuan alsintan dari Kementan sudah beberapa kali terealisasi untuk para kelompok tani di Kabupaten Bandung.

"Contohnya dulu sejak Wakil Ketua DPR RI Pak Haji Cucun Ahmad Syamsurijal masih menjabat Ketua Fraksi PKB DPR RI, itu sudah banyak bantuan alsintan yang disalurkan kepada poktan di Kabupaten Bandung," sebut Renie.

Karena itu, imbuh Renie, DPRD Kabupaten Bandung siap bekerjasama dengan Pemkab Bandung dalam upaya meuwujudkan ketahanan pangan dan peningkatatan produksi padi melalui berbagai inovasi. (*)