KETIK, JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut media sosial (medsos) mulai menjadi ancaman demokrasi.
Dalam pengamatan Bagja, medsos sudah menjadi ancaman demokrasi sejak Pilkada serentak pada 2017 lalu.
"Kita belajar pada tahun 2014, mungkin tahun 2014 tidak melihat media sosial sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi. Dari 2017, 2018, 2019, 2020, bahkan sekarang 2023 sudah mulai terlihat ancaman ini, mulai terasa kembali," kata Bagja dalam keterangan resmi, Jumat (21/7/2023).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya mengatakan, intrik politik sah-sah saja, asalkan tidak menimbulkan perpecahan.
Baca Juga:
Kasus Andrie Yunus Picu Aksi Mahasiswa di Malang, Dinilai Jadi Alarm Ancaman DemokrasiTerkait itu, Bagja menekankan, intrik politik yang dimaksud Mahfud adalah inovasi positif, untuk memenangkan kontestan Pemilu yang didukung.
"Ada intrik, ada berbagai inovasi dalam memenangkan hal biasa. Namun tentu ada larangan, larangan yang kita sepakati dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280," ujar alumnus FH UI ini.
Bagja mengingatkan, pada proses Pemilu sebelumnya, Bawaslu banyak menemukan adanya fitnah, hingga berita bohong atau hoaks. "Itulah yang mengganggu Senandung orkestrasi Pemilu damai ini," ucap Bagja.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengikuti kontestasi Pemilu, tanpa melakukan perbuatan mengancam demokrasi. "Siapapun yang nantinya akan bertarung tolong menjaga keharmonisan yang ada," kata Bagja.(*)
