Kejar Target Sebelum Puasa, BNPB Percepat Pembangunan 2.299 Huntara di Aceh Tamiang

KETIK, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Berdasarkan data BNPB hingga 14 Januari 2026, secara keseluruhan direncanakan pembangunan sebanyak 2.299 unit huntara yang tersebar di sejumlah kecamatan. Pembangunan tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga (KK) dengan kategori rumah rusak berat, hanyut, hingga hilang akibat bencana.

Plh Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, menjelaskan, bahwa pembangunan huntara dilaksanakan melalui dua skema, yakni pembangunan langsung oleh BNPB serta kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pihak swasta.

Ia menyampaikan bahwa huntara terpusat dibangun di 10 titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Saat ini, sejumlah lokasi telah mulai dikerjakan sejak awal Januari dan ditargetkan selesai pada akhir Januari, sehingga menjelang bulan puasa masyarakat sudah dapat menempati huntara tersebut.

Djohan menegaskan bahwa faktor kenyamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan huntara. Fasilitas sanitasi seperti MCK menjadi perhatian, begitu pula penyediaan jaringan listrik melalui dukungan PLN yang saat ini masih dalam proses pemasangan. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dibangun sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih.

Salah satu lokasi pembangunan huntara berada di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 8.672,6 meter persegi dengan bangunan yang disusun menggunakan sistem kopel berukuran 18 meter x 7,2 meter, yang terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu rangkaian.

Setiap unit bangunan memiliki ukuran 3,6 meter x 4,8 meter dan dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 meter x 1,2 meter serta teras seluas 1,2 meter x 3,6 meter guna menunjang kenyamanan penghuni.

Penerapan desain kopel ini memungkinkan pemanfaatan lahan secara optimal, memudahkan penyediaan fasilitas bersama seperti sanitasi, serta mendukung penataan lingkungan huntara yang layak huni bagi masyarakat terdampak.

Untuk mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan pembangunan dengan menambah jumlah personel di lapangan, termasuk melibatkan masyarakat setempat, unsur TNI/Polri, serta lembaga swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung kelancaran proses pembangunan.

Sementara itu, BNPB membangun sebanyak 1.505 unit huntara yang terdiri dari 323 unit huntara insitu, yakni hunian yang dibangun dekat dengan lokasi tempat tinggal asal warga.

Huntara insitu tersebut tersebar di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Manyak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit), dan Kota Kualasimpang (20 unit).

Adapun sebanyak 1.182 unit huntara terpusat dibangun di sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit), serta Kejuruan Muda (150 unit).

Selain itu, melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan sebanyak 794 unit huntara.

Rinciannya meliputi Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan milik Danantara; Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; Kecamatan Karang Baru (eks kios) sebanyak 10 unit dengan dukungan Dompet Dhuafa; serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Penentuan lokasi pembangunan huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi berada dalam radius aman dari potensi ancaman bencana.

Selain itu, BNPB juga berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan BPBD untuk melakukan verifikasi ulang data agar pembangunan huntara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga terdampak di lapangan.

Djohan berharap melalui sinergi seluruh pihak, masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan nyaman sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap. (*)