Kasus Sengketa Tanah Masih Terjadi, Senator Lia Istifhama Tekankan Negara Lindungi Rakyatnya

KETIK, SURABAYA – Kasus sengketa tanah masih kerap terjadi, sekaligus masih banyak korbannya. Persoalan ini menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama.

Senator yang akrab disapa Ning Lia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik pertanahan yang berpotensi merugikan hak kepemilikan, termasuk ancaman mafia tanah.

Perhatian itu disampaikan ketika dirinya menghadiri pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara sengketa rumah di kawasan Jalan Jemursari VIII, Surabaya, Rabu, 9 September 2026.

Perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tersebut menjadi perhatian karena adanya perbedaan mencolok antara nilai pinjaman dan aset yang disengketakan.

Sengketa tersebut melibatkan Sri Endah Mudjiati, yang mengaku meminjam uang dengan menjaminkan sertifikat rumahnya pada 2013. 

Menurut keterangannya, dari pinjaman yang disepakati sebesar Rp400 juta, uang yang diterima hanya sekitar Rp368,5 juta. Sementara itu, rumah yang kini menjadi objek sengketa disebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar berdasarkan hasil penilaian pada 2022.

Ning Liga menilai, perbedaan nilai antara pinjaman dan aset yang menjadi objek sengketa perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, proses hukum tidak cukup hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya hubungan hukum antarpihak.

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” ujar Ning Lia.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan haknya dalam persidangan, terutama apabila dokumen yang ditandatangani tidak sepenuhnya dipahami sejak awal.

“Korban bisa lemah dalam hal pembuktian karena sudah dijerat di awal melalui dokumen-dokumen. Negara harus hadir,” tegasnya.

Sementara itu, Sri Endah Mudjiati menuturkan bahwa persoalan yang dialaminya bermula ketika dirinya membutuhkan pinjaman uang pada 2013. Ia kemudian diperkenalkan kepada seseorang yang disebutnya sebagai The Tomy melalui seorang perantara.

Menurut Sri Endah, kesepakatan awal merupakan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah. Namun, dirinya mengaku tidak memahami sepenuhnya dokumen yang kemudian ditandatangani.

“Saya selalu minta akta salinan, tidak pernah diberi. Apa yang saya tanda tangani juga saya tidak tahu. Yang disampaikan kepada saya waktu itu utang piutang,” tuturnya.

Sri Endah juga menyebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp18 juta. Meski demikian, persoalan berkembang hingga muncul sengketa mengenai peralihan nama sertifikat rumah yang kini diperiksa melalui proses persidangan.

“Utang saya Rp368,5 juta dan sudah membayar Rp18 juta. Saya mohon keadilan kepada majelis hakim bahwa sejak awal yang saya pahami ini utang piutang,” ungkapnya.

Bagi Ning Lia, persoalan tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam transaksi yang melibatkan aset bernilai besar. 

Ia berharap seluruh dokumen, keterangan, dan fakta hukum dapat diperiksa secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang kehilangan haknya akibat ketidaktahuan atau ketimpangan posisi dalam suatu perjanjian.

Ning Lia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menandatangani dokumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman, jaminan sertifikat, dan peralihan hak atas tanah.

Ia menceritakan pengalamannya ketika pernah diminta menandatangani dokumen yang belum sepenuhnya terisi. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya memastikan seluruh isi dokumen telah dipahami sebelum memberikan persetujuan.

Perhatian terhadap sengketa ini sekaligus memperkuat urgensi pemberantasan mafia tanah melalui pengawasan administrasi pertanahan, transparansi proses hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Namun, dugaan keterlibatan mafia tanah dalam perkara Sri Endah belum dapat disimpulkan sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang mendukungnya.

Sebelum perkara tersebut menjalani pemeriksaan setempat, Sri Endah mengaku pernah menyampaikan pengaduan kepada Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Ia berharap persoalannya dapat memperoleh perhatian dan membuka ruang penyelesaian melalui mediasi.

Ning Lia berharap majelis hakim PN Surabaya dapat mempertimbangkan seluruh fakta secara objektif, termasuk kronologi transaksi, keabsahan dokumen, dan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi di antara para pihak.

Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses pembuktian perkara perdata dan bukan putusan akhir. Karena itu, seluruh dalil para pihak tetap harus diuji di persidangan sebelum majelis hakim menentukan status hukum objek sengketa.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa upaya memberantas mafia tanah tidak hanya membutuhkan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, tetapi juga penguatan literasi hukum, transparansi administrasi, serta akses keadilan bagi masyarakat.

Di tengah harapan masyarakat terhadap kepastian hukum, pesan yang mengemuka dari perhatian Ning Lia adalah pentingnya memastikan negara hadir melindungi hak warga, sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan berdasarkan bukti, hukum, dan prinsip keadilan. (*)