Kades Padasan Nonaktif Diduga Gelapkan Dana Desa Rp800 Juta

KETIK, BONDOWOSO – Desa Padasan di Kecamatan Pujer, Bondowoso, tengah dilanda krisis kepemimpinan dan keuangan menyusul hilangnya kepala desa nonaktif, Faldy Arie Djordy.

Ia tidak hanya menghilang tanpa jejak, tetapi juga diduga membawa kabur dana desa tahun anggaran 2024 senilai Rp800 juta.

Sebagai tindak lanjut atas absennya sang kepala desa, pemerintah desa telah menunjuk sekretaris desa, Januar Dlulal Fuad, sebagai pelaksana tugas (Plt).

Januar menyatakan bahwa Faldy terakhir terlihat menjelang bulan Ramadan 2025. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi muncul di kantor desa dan tidak menjalankan kewajibannya.

“Sejak sebelum puasa beliau sudah tidak masuk. Sampai sekarang keberadaannya belum diketahui,” ujar Januar saat ditemui awak media pada Kamis, 18 Juni 2025

Selain dugaan penggelapan dana desa, Faldy juga diketahui menggadaikan dua bidang tanah kas desa masing-masing seluas 550 dan 600 meter persegi.

Namun, dalam transaksi gadai tersebut, jaminan yang digunakan adalah tanah pribadi milik Faldy sendiri seluas 350 meter persegi.

“Sudah ada bukti tertulisnya. Pihak yang menerima gadai menunjukkan dokumen hitam di atas putih,” tambah Januar.

Tak hanya itu, kabar lain yang beredar menyebutkan Faldy juga terlibat masalah hukum karena membawa lari kendaraan sewaan.

Akibat dugaan penyalahgunaan anggaran tahun lalu, Desa Padasan gagal memenuhi persyaratan administratif untuk mencairkan Dana Desa tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Sigit Purnomo, menjelaskan bahwa Desa Padasan tidak mampu melengkapi dokumen pencairan hingga batas waktu 16 Juni 2025.

“Persyaratan utama seperti realisasi BLT Dana Desa selama 12 bulan pada 2024 tidak terpenuhi. Dari data yang kami lihat di aplikasi Siskeudes, BLT hanya disalurkan selama enam bulan,” jelas Sigit.

Dengan status tersebut, sistem secara otomatis menolak Desa Padasan masuk dalam daftar penerima Dana Desa tahun 2025.

Selama kekosongan jabatan, pelayanan administrasi dan kebutuhan warga desa dijalankan oleh sekretaris desa dengan pengawasan dari kecamatan.(*)