Jumlah Desa Mandiri di Jatim Tembus 5.188 dan Tertinggi di Indonesia, Gubernur: Bukti Keberhasilan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

KETIK, SURABAYA – Jawa Timur kembali mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Hingga 2026, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur mencapai 5.188 desa atau bertambah 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.716 desa.

Jumlah tersebut setara dengan 22,16 persen dari total 23.409 Desa Mandiri di Indonesia. Capaian Jawa Timur tersebut diikuti Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa serta masyarakat yang telah bergotong royong dalam mengembangkan potensi masing-masing desa.

“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah pada Jumat, 13 November 2026.

Penetapan status desa tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.

Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.188 desa berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju dan 423 desa berstatus berkembang.

Jumlah desa berkembang tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai 566 desa. Sementara itu, sepanjang periode 2021–2026, Jawa Timur mencatatkan nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal.

Capaian tersebut merupakan hasil peningkatan status desa secara bertahap dalam enam tahun terakhir. Pada 2021, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat sebanyak 697 desa. Angka tersebut meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022 kemudian 2.800 desa pada 2023 dan 4.019 desa pada 2024.

Pada 2025, jumlahnya kembali meningkat menjadi 4.716 desa hingga akhirnya menembus 5.188 desa pada 2026. Dengan demikian, dalam kurun waktu enam tahun jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur meningkat lebih dari tujuh kali lipat.

Meski demikian, Khofifah meminta agar perhatian pembangunan tetap diberikan kepada 423 desa yang masih berstatus berkembang.

“Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.

Untuk memperkuat kemandirian desa, Pemerintah Provinsi Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Program tersebut mendukung pengembangan desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan hingga usaha ekonomi kreatif.

Selama periode 2021–2026, Program Desa Berdaya telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan total anggaran Rp58,8 miliar. Khusus pada 2026, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk 50 desa.

Selain pengembangan potensi desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan).

Program ini memberikan stimulan modal usaha dan pendampingan kepada perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif sebesar Rp105,05 miliar.

Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada periode yang sama.

Dukungan tersebut mencakup pengembangan berbagai unit usaha mulai dari pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah hingga pariwisata.

Melalui pengembangan unit usaha tersebut, BUM Desa diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa.

Khofifah mengatakan, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan dengan mendorong pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.

“Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” pungkasnya. (*)