KETIK, BLITAR – Dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dirasakan hingga ke tingkat daerah. Di Kabupaten Blitar, kondisi tersebut salah satunya berimbas pada sektor infrastruktur, terutama ruas jalan kabupaten di wilayah pedesaan yang kini banyak dikeluhkan warga, Rabu 14 Januari 2026.
Sorotan publik menguat setelah beredarnya surat terbuka seorang warga yang disertai dokumentasi foto kerusakan jalan di wilayah Kecamatan Bakung. Jalan rusak tersebut berada di empat desa, yakni Lorejo, Kedungbanteng, Bululawang, dan Sidomulyo.
Surat terbuka itu ditujukan kepada Bupati Blitar Rijanto dan jajaran pemangku kebijakan daerah. Penulis surat, Bianto Budiman, mengaku prihatin sekaligus kecewa melihat kondisi akses jalan di wilayah tempat tinggalnya yang dinilai tak kunjung mendapat perhatian serius.
Dalam keterangannya, Bianto menyebut kerusakan jalan sudah melampaui batas kewajaran. Ia bahkan memilih menyampaikan kritiknya secara singkat dan lugas.
Baca Juga:
SPPG Gaprang Blitar Mulai Beroperasi, Sasar 1.325 Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis“Kebacut lan kebangeten (kelewatan dan keterlaluan), kampung kelahiran,” tulisnya.
Ia menambahkan, dokumentasi visual yang dilampirkan dianggap sudah cukup menggambarkan situasi di lapangan.
“Mboten kathah-kathah matur (tidak banyak berbicara), biarlah foto yang berbicara,” lanjutnya.
Berdasarkan foto-foto yang beredar, tampak sejumlah titik jalan mengalami kerusakan berat, berlubang, serta tergenang air. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama saat hujan dan pada malam hari.
Baca Juga:
BGN Jadikan Menu SPPG Kedungwaru Sebagai Model Selama Dua HariDalam beberapa hari terakhir, Kabupaten Blitar memang dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Air hujan yang menggenang di ruas jalan rusak membuat lubang semakin sulit terlihat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan penanganan, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas harian hingga distribusi hasil pertanian.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Blitar terkait keluhan warga yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut. (*)
