KETIK, BLITAR – Ketidaktepatan pendataan desil kesejahteraan masyarakat masih menjadi keluhan warga dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan, di Kota Blitar, Jumat 20 November 2026 malam.

Dalam Reses Serap Aspirasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 daerah pemilihan (dapil) VII tersebut, Jairi mengungkapkan, sejumlah masyarakat merasa klasifikasi desil dalam pendataan sosial belum mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Persoalan itu menjadi perhatian karena data desil menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kami menyerap aspirasi dari masyarakat untuk nanti di masa sidang tahun kedua untuk 2028. Ini untuk basic kita menyiapkan anggaran di tahun 2028,” ujar Jairi.

Ia menjelaskan, keluhan terkait ketidaksesuaian data desil cukup banyak disampaikan masyarakat selama kegiatan reses berlangsung.

Baca Juga:
Adam Rusydi Serap Aspirasi Pendidikan, Reses di SMK YAHARI Sidoarjo

“Dalam reses kali ini banyak masyarakat yang masih mengeluhkan terkait desil ya, banyak yang belum sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Menurut Jairi, terdapat warga yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk kelompok desil 2 atau 3, namun dalam pendataan justru tercatat pada desil 6 atau 7.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan yang ditentukan berdasarkan klasifikasi kesejahteraan.

“Yang seharusnya desil 2-3 masih tercatat di desil 6-7. Saya menghimbau untuk segera melaporkan ke kelurahan, karena kita masih punya waktu hingga 30 November nanti,” tegasnya.

Baca Juga:
Demi Tepat Sasaran, Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Ingatkan Kawal Data Penerima Bansos

Jairi mengingatkan, masyarakat perlu proaktif memastikan data sosial ekonominya tercatat secara akurat. Sebab, klasifikasi desil menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menyalurkan program perlindungan sosial.

“Kenapa harus pendataan terkait desil ini, karena ini data dasar untuk pemerintah pusat dalam memberikan program-programnya. Seperti program PKH harusnya masyarakat yang tercakup di desil 1-4, lalu BPJS kesehatan di desil 1-5,” jelas Jairi.

Sementara masyarakat yang masuk kelompok desil 5-6, menurutnya, diharapkan dapat diarahkan pada program pemberdayaan, baik di sektor sosial maupun ekonomi, termasuk bantuan permodalan.

“Di desil 5-6 harus masuk di program pemberdayaan, baik sosial, ekonomi, dan sebagainya, seperti bantuan permodalan,” imbuhnya.

Selain persoalan data sosial ekonomi, reses tersebut juga menampung sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat. Salah satu yang banyak disampaikan berkaitan dengan kebutuhan perbaikan jalan yang belum terakomodasi melalui anggaran kelurahan maupun desa.

Jairi mengatakan, aspirasi pembangunan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut agar bisa diperjuangkan melalui program yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Banyak usulan dari masyarakat dalam reses kali ini, seperti usulan jalan yang mana banyak tidak ter-cover dari dana kelurahan atau desa,” ungkapnya.

Ia pun membuka peluang kolaborasi dengan Pemerintah Kota Blitar untuk menyelaraskan program pembangunan, sehingga kebutuhan masyarakat yang belum tertangani melalui anggaran lokal dapat diperjuangkan melalui dukungan program keuangan dari pemerintah provinsi.

“Makanya nanti kami ingin ada kolaborasi dengan pemerintah Kota Blitar, sehingga nanti program kami di DPRD Provinsi dapat menyalurkan program keuangan kota atau kabupaten,” pungkas Jairi.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Mohamad Hardita Magdi dari Fraksi Golkar, turut menekankan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap produktif, mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, serta memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong. Menurutnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar berbagai persoalan sosial maupun ekonomi dapat ditangani secara berkelanjutan.

Sosok yang akrab disapa Dito ini juga berharap aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tidak berhenti sebatas pencatatan, melainkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil masyarakat.