Istri Sah Gerebek Suami Bareng Kades Lamongan di Kota Batu, Kasus Kini Ditangani Propam

KETIK, BATU – Polres Batu menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang anggota Polri dan kepala desa (Kades) di Kabupaten Lamongan. Aduan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang diduga terjadi di sebuah hotel bintang lima di Kota Batu pada Sabtu dini hari, 7 November 2026.

Kasus ini mencuat setelah istri sah anggota polisi berinisial IGS, warga Sidoarjo, mendapati suaminya bersama seorang perempuan berinisial AE di hotel tersebut. Penggerebekan dilaporkan berlangsung sekitar pukul 01.30 WIB.

IGS diketahui bertugas sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) di salah satu kepolisian sektor (Polsek) wilayah Surabaya. Sementara itu, perempuan berinisial AE disebut menjabat sebagai kepala desa di Kabupaten Lamongan.

Menanggapi peristiwa tersebut, Polres Batu membenarkan telah menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Saat ini, kepolisian tengah melakukan penanganan dengan melibatkan sejumlah satuan untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.

Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda, menyampaikan bahwa proses tindak lanjut dilakukan oleh Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Sat PPA dan PPO), bersama Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Batu.

“Untuk saat ini, Polres Batu menindaklanjuti laporan tersebut melalui Sat PPA dan PPO serta melibatkan Si Propam Polres Batu guna mendalami fakta dan keterangan dari para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya, Senin, 9 November 2026.

Ia menegaskan, setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penanganannya dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan proporsionalitas tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, tentunya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iptu Huda meminta masyarakat memberikan ruang kepada kepolisian untuk menyelesaikan proses penanganan pengaduan tersebut. Ia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan diperoleh.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(*)