Industri "Brain Rot" dan Matinya Nalar Kritis Gen Z

Coba perhatikan ruang kelas kampus, sudut-sudut kafe, atau gerbong komuter kita hari ini. Pemandangannya begitu seragam. Ratusan anak muda menunduk, jempolnya bergerak cepat menyapu layar gawai setiap beberapa detik sekali. 

Mereka sedang khusyuk mengonsumsi apa yang belakangan populer disebut sebagai tren brain rot. Istilah-istilah absurd seperti Skibidi, Rizz, Gyatt, hingga Sigma diulang-ulang tanpa makna, berpindah dari algoritma TikTok ke dalam percakapan sehari-hari. 

Di permukaan, ini tampak seperti humor internal generasional yang biasa dan renyah. Namun, jika dibedah dengan kacamata sosiologi kepemudaan, fenomena ini adalah sebuah alarm bahaya yang sedang melumpuhkan nalar kritis generasi baru kita.Kita harus berani melihat bahwa brain rot bukan sekadar tren kultural yang kasual. 

Ini adalah sebuah industri raksasa yang bergerak masif dan sangat manipulatif. Menggunakan pisau analisis ekonomi-politik media, para raksasa teknologi sengaja mendesain algoritma yang meretas sistem dopamin manusia. 

Konten-konten sampah nir-substansi dikemas dalam durasi belasan detik, lalu diamplifikasi secara sistematis demi satu tujuan bisnis: memperpanjang durasi tonton. Dampaknya sangat fatal bagi perkembangan kognitif mahasiswa di kampus.

Rentang perhatian atau attention span anak muda kita ambruk. Akibatnya, mereka menjadi tidak betah membaca buku teks tebal, gagap saat diajak mencerna argumen yang kompleks, dan kesulitan merumuskan esai akademis yang berbobot.

Ada bahaya laten yang sedang mengancam pilar demokrasi kita. Negara ini sedang menyongsong puncak bonus demografi, di mana pundak Gen Z diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. 

Namun, bagaimana kita bisa membayangkan masa depan Indonesia yang tangguh jika energi intelektual pemudanya habis dikuras oleh sirkus digital yang menumpulkan otak? Ketika nalar kritis mati, anak muda menjadi sangat mudah dimanipulasi oleh hoaks politik dan komodifikasi isu publik. 

Kita hari ini disuguhi ironi yang menyakitkan. Mahasiswa bisa seharian penuh berdebat dan membuat petisi daring demi membela drama siber seorang pembuat konten, tetapi mereka justru diam seribu bahasa atau absen bersuara ketika kebijakan publik yang eksploitatif disahkan secara senyap oleh parlemen.

Fenomena penumpukan otak ini jelas bertolak belakang dengan cita-cita luhur Pancasila dan semangat Sumpah Pemuda. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan dan arah bangsa ini selalu ditentukan oleh ketajaman berpikir dan keberanian pemudanya dalam menggugat ketidakadilan. 

Pemuda semestinya menjadi subjek yang menggerakkan perubahan sosial, bukan sekadar objek pasar yang pasrah menjadi konsumen setia dari kapitalisme digital.Kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkan masa depan bangsa ini tenggelam dalam pusaran konten sampah. 

Menghadapi gurita industri ini, langkah taktis pertama harus dimulai dari gerakan literasi digital radikal di kampus. Kurikulum pendidikan tinggi harus dirombak agar tidak sekadar mengajarkan cara menggunakan teknologi, melainkan melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. 

Mahasiswa harus dibekali kemampuan untuk membaca bias algoritma dan membongkar narasi manipulatif di balik konten populer.

Di sisi lain, negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berani mengambil posisi tegas untuk menuntut akuntabilitas para raksasa teknologi. Harus ada aturan hukum yang membatasi algoritma adiktif yang menyasar usia anak dan remaja demi melindungi kesehatan mental nasional. 

Bersamaan dengan itu, rejuvenasi gerakan pemuda dan organisasi mahasiswa seperti BEM maupun kelompok Cipayung Plus harus kembali mengambil peran sebagai laboratorium pemikiran. 

Ruang-ruang dialektika alternatif harus dihidupkan lagi melalui forum diskusi kebangsaan dan produksi konten tandingan yang edukatif, namun tetap dikemas dengan estetika modern.

Komitmen merawat nalar kritis generasi muda adalah investasi terbesar kita untuk menjaga marwah bangsa.

Sudah saatnya Gen Z mengambil alih kendali gawai mereka, merobohkan sekat adiksi siber, dan kembali turun ke gelanggang nyata untuk mengawal keadilan sosial. Hanya dengan kedaulatan berpikir itulah, kemerdekaan yang sejati dapat kita rawat bersama.

*) Ferry Hamid merupakan Wali Kota LIRA Malang, Penasehat di beberapa Organisasi Masyarakat dan Tokoh Pemuda

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)