Ilusi GDP, Ketika Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Tapi Dompet Rakyat Masih Puasa Senin–Kamis

Indonesia ini memang negeri yang luar biasa. Angka statistiknya terkadang terlihat lebih bahagia daripada rakyat yang diwakilinya.

Ekonomi tumbuh, investasi meningkat, dan Produk Domestik Bruto (GDP) membesar. Di ruang seminar, grafik menanjak dan para pejabat tersenyum. Namun, di pasar tradisional, seorang ibu masih menghitung apakah uang belanjanya cukup untuk membeli beras, telur, dan minyak goreng.

Inilah ironi ekonomi modern: negara bisa tumbuh tanpa seluruh rakyat merasakan manfaat pertumbuhannya. Kalau tanaman tumbuh tetapi buahnya tidak sampai kepada pemilik kebun, mungkin yang perlu diperiksa bukan pertumbuhannya, melainkan siapa yang menikmati hasil panennya.

GDP BENAR, TETAPI TIDAK MENCERITAKAN SEMUANYA

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, dengan nilai GDP atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,06 persen.

Angka tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya bukan GDP berbohong, melainkan kita terlalu sering memperlakukannya sebagai gambaran lengkap kehidupan rakyat.

GDP menghitung nilai produksi barang dan jasa, tetapi tidak langsung menjawab apakah penghasilan seseorang cukup sampai akhir bulan. Keuntungan perusahaan bisa meningkat, sementara pekerjanya masih kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.

GDP tidak berbohong. Hanya saja, ia tidak pernah berjanji menceritakan semuanya.

KELUAR DARI KEMISKINAN BELUM TENTU SEJAHTERA

Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per orang per bulan.

Penurunan angka kemiskinan tentu patut diapresiasi. Namun, seseorang yang sedikit berada di atas garis kemiskinan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang aman.

Bayangkan keluarga perkotaan yang harus membayar kontrakan, listrik, transportasi, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari. Secara statistik mungkin tidak lagi miskin, tetapi tetap rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.

Bisa jadi seseorang sudah lulus dari kategori miskin, tetapi belum lulus dari ujian tanggal tua.

PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN

Pada Maret 2026, rasio Gini Indonesia tercatat 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025, meskipun lebih rendah dibandingkan Maret 2025.

Angka ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama pemerataan hasilnya.

Bayangkan sepuluh orang mendapat sepuluh potong kue. Satu orang mengambil lima potong, dua orang masing-masing mendapat dua potong, sementara tujuh orang lainnya memperebutkan satu potong tersisa.

Lalu seseorang berkata, "Secara rata-rata, setiap orang mendapat satu potong!"

Secara matematika benar. Secara perut, belum tentu.

Itulah keterbatasan angka rata-rata. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi distribusi manfaatnya juga harus diperhatikan.

INFLASI TERKENDALI, HARGA BELUM TENTU MURAH

Pada September 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat 3,28 persen dan masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia.

Namun, inflasi yang terkendali bukan berarti harga barang kembali murah. Jika harga sebelumnya naik 10 persen lalu naik lagi 3 persen, harga tetap semakin mahal. Hanya laju kenaikannya yang melambat.

Bagi masyarakat, persoalan utamanya adalah apakah penghasilan meningkat sebanding dengan biaya hidup. Jika tidak, daya beli tetap tertekan.

Rakyat tidak membutuhkan presentasi untuk mengetahui kondisi tersebut. Mereka cukup membuka dompet.

DUNIA MULAI MELIHAT MELAMPAUI GDP

Sejumlah negara mulai mengembangkan ukuran kesejahteraan yang melengkapi GDP. Bhutan memiliki Gross National Happiness, Selandia Baru pernah memperkenalkan Wellbeing Budget, sementara Skotlandia mengembangkan kerangka pembangunan yang memperhitungkan berbagai dimensi kehidupan.

Pendekatan ini dikenal sebagai Beyond GDP. Bukan untuk menghapus GDP, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup, pemerataan, kesehatan, pendidikan, dan kelestarian lingkungan.

Sebab, untuk apa ekonomi tumbuh tinggi jika masyarakat masih kesulitan mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan layak?

Kita sedang membangun sebuah bangsa, bukan sekadar perusahaan besar bernama Indonesia yang hanya sibuk mempercantik laporan keuangan.

SAATNYA MENGUKUR KESEJAHTERAAN SECARA NYATA

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, rasio Gini, pengangguran, serta indikator kesehatan dan pendidikan. Tantangannya adalah menjadikan data tersebut sebagai dasar utama dalam mengevaluasi kebijakan.

Saya membayangkan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, mulai mengukur keberhasilan pembangunan melalui pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat:

- Berapa banyak keluarga yang pendapatan riilnya meningkat?
- Berapa banyak pekerja memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak?
- Berapa banyak rumah tangga memiliki akses air bersih?
- Berapa banyak petani memperoleh keuntungan yang lebih baik?
- Berapa banyak UMKM berkembang dan mampu bertahan?

Indikator seperti ini dapat melengkapi GDP melalui sebuah ukuran kesejahteraan ekonomi riil.

GDP tetap dihitung, investasi tetap didorong, dan industri terus dikembangkan. Namun, semuanya harus diuji dengan satu pertanyaan mendasar: pertumbuhan ini sebenarnya memperbaiki kehidupan siapa?

JANGAN KAYA DALAM STATISTIK, MISKIN DALAM EMPATI

Saya tidak sedang mengajak siapa pun memusuhi GDP. GDP tetap menjadi instrumen penting untuk mengukur aktivitas ekonomi, sebagaimana termometer membantu dokter mengukur suhu tubuh.

Tetapi dokter tidak akan menyatakan pasien sehat hanya karena suhu tubuhnya normal tanpa memeriksa kondisi lainnya. Begitu pula negara, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk memastikan rakyatnya sejahtera.

Pembangunan harus mampu menciptakan kesempatan, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan martabat manusia.

Jangan sampai suatu hari kita membanggakan GDP per kapita yang semakin tinggi, sementara sebagian rakyat hanya bisa bertanya, "Per kapita itu siapa, ya? Kok saya belum pernah menerima transferannya?"

Pada akhirnya, negara yang benar-benar maju bukan hanya negara yang berhasil membuat grafik ekonominya menanjak, melainkan negara yang mampu mengangkat kehidupan rakyatnya.

Jangan sampai GDP terus naik ke langit, sementara kesejahteraan rakyat tertahan di lantai dasar. Dan kalau lift kesejahteraan itu rusak, jangan cuma dibanggakan gedungnya. Perbaiki liftnya! (*)

*) H. TB Raditya Indrajaya, adalah Ketua ARDINDO Jawa Barat
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.