KETIK, SERANG – Penolakan wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) terus membesar.

Penolakan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, pemerhati lingkungan, mahasiswa, politisi, akademisi, hingga pemerintah daerah.

Salah satunya disampaikan anggota DPRD Provinsi Banten, Ida Hamidah dari Fraksi PPP. Politisi dari Dapil Pandeglang ini menegaskan, publik berhak mempertanyakan wacana pemerintah pusat yang akan merelokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.

Pemerintah pusat, kata Ida, harus memberikan jawaban secara terbuka, bukan hanya klarifikasi sepihak.

"Wacana pemindahan Badak Jawa ini sudah membuat gaduh, masyarakat Pandeglang dan juga rakyat Indonesia tidak rela jika Badak Jawa yang sejak ratusan tahun berada di Semenanjung Ujung Kulon sebagai habitat alaminya harus dipindahkan ke tempat lain yang belum tentu sesuai dengan habitat aslinya," ujar Ida Hamidah, Kamis 19 November 2026.

Baca Juga:
Tolak Badak Jawa Dipindah, WALHI Curigai Kedok Tambang di Ujung Kulon

Politisi PPP ini mempertanyakan, apakah secara sains sudah ada kajian ilmiah yang independen dan dipublikasikan yang membuktikan Ujung Kulon sudah tidak layak sebagai habitat Badak Jawa.

Sebaliknya, apakah sudah ada kajian ilmiah yang membuktikan Taman Nasional Alas Purwo cocok menjadi habitat baru bagi Badak Jawa.

"Faktanya, pada 10 Oktober 2026 kemarin, kamera trap merekam kelahiran anak badak dari induk Desy di Ujung Kulon. Itu bukti habitatnya masih produktif dan masih berfungsi. Jangan jadikan ancaman tsunami sebagai alasan tunggal, sementara penguatan mitigasi di Ujung Kulon belum maksimal dilakukan," tegas Ida.

Pertanyaan kedua menyangkut risiko translokasi Badak Jawa ke lokasi baru.

Baca Juga:
Akademisi Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Ingatkan Tragedi Mustofa

Ida mengingatkan, upaya translokasi pernah dilakukan tahun lalu dan berakhir gagal. Pada 7 November 2025, atau tiga hari setelah Badak Jawa bernama Mustofa direlokasi dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ yang masih berada di dalam kawasan TNUK, badak itu mati mengenaskan dengan luka dan penyakit.

"Kita harus belajar dari Badak Mustofa dengan ambisi program second habitat, pemindahan itu memakan korban satu badak mati. Translokasi Badak Mustofa ini jarak dekat yang masih dalam satu kawasan TNUK tetapi tidak bisa, lantas bagaimana akan dilakukan hal serupa untuk jarak lebih dari 1.100 kilometer. Nyawa satu Badak Jawa ini sangat berharga, karena populasinya kurang dari 100 ekor," kata Ida.

Pertanyaan ketiga menyangkut tata ruang dan transparansi. Ida mengapresiasi klarifikasi ESDM bahwa TNUK bukan wilayah tambang, tetapi masyarakat Banten butuh bukti, bukan hanya pernyataan.

"Kami minta peta dan koordinat resmi WUP (Wilayah Usaha Pertambangan, red) perairan itu dibuka ke publik. Jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih, di satu sisi kita bicara konservasi namun di sisi lain perairan penyangga Ujung Kulon masuk peta pertambangan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan konservasi satwa yang ada di TNUK," papar Ida.

Sebagai wakil rakyat, Ida secara tegas menolak pemindahan Badak Jawa sebelum ada kajian ilmiah yang independen, terbuka, dan melibatkan ahli, perguruan tinggi di Banten, Kesultanan Banten, masyarakat adat, dan DPRD Banten.

Ia juga meminta pemerintah pusat mencabut atau merevisi status WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dalam Kepmen ESDM 65.K Tahun 2026, serta memberikan jaminan tertulis bahwa TNUK dan zona penyangganya steril dari pertambangan selamanya.

"Prioritaskan konservasi in-situ, tambah ranger, perkuat pengawasan, perluas kawasan penyangga, dan sejahterakan masyarakat sekitar TNUK di Pandeglang. Itu jauh lebih murah dan lebih aman daripada memindahkan badak. Badak Jawa itu bukan hanya satwa. Bagi kami, itu adalah marwah Banten. Kalau badaknya hilang dari Banten, hilang juga sebagian dari jati diri kami," pungkasnya. (*)