KETIK, SAMPANG – Penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, terduga pelaku berinisial BS belum juga ditangkap, meskipun laporan kasusnya sudah lama beredar di Polres Sampang.
Dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus ini semakin menguat setelah Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, menyatakan akan mendorong Kasat Reskrim untuk segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap BS.
“Saya bukan janji minggu depan, tapi saya segera mendorong Pak Kasat Reskrim untuk segera menerbitkan DPO,” ujarnya kepada Ketik.
Pernyataan tersebut memicu pertanyaan tentang profesionalisme Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Safril Selfianto. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Baca Juga:
Eks Wabup Blitar Jadi Korban Skema Investasi Bodong, Pelaku Resmi DPOKondisi ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus tersebut. Ketua Madura Development Watch (MDW) Sampang, Siti Farida, mengecam lambannya respons jajaran Reskrim.
"Kalau harus menunggu Humas untuk mendorong Reskrim, berarti jelas ada indikasi bahwa Kasat Reskrim tidak menganggap kasus ini serius. Ini bukan sekedar soal administrasi, tapi mencakup korban anak dan keadilan yang seharusnya ditegakkan tanpa menunggu dorongan dari siapa pun," kritik Siti Farida.
Ia juga mempertanyakan integritas serta kesigapan penegak hukum di Polres Sampang.
"Sejak kapan penerbitan DPO harus didorong dulu? bukankah itu merupakan langkah prosedural yang seharusnya segera dilakukan ketika pelaku sudah masuk kategori buronan? Kalau harus menunggu didorong, selama ini Kasat Reskrim ngapain saja?" tegasnya.
Baca Juga:
Distribusi MBG Terhenti Lama, Publik Pertanyakan Kinerja SPPG Polres SampangSiti Farida yang dikenal sebagai aktivis perempuan menilai keterlambatan tersebut bukan hanya menunjukkan kelemahan manajerial, tetapi juga mencerminkan buruknya integritas institusi kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan.
“Mengeluarkan DPO adalah tugas Reskrim. Kenapa harus menunggu instruksi dari bagian Humas? Ini menunjukkan adanya persoalan serius di tubuh Reskrim Polres Sampang, khususnya di bawah kepemimpinan AKP Safril,” tegasnya.(*)
