KETIK, MALANG – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan Pelatihan Legislative Drafting pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Pelatihan ini dirancang untuk mempertemukan pemahaman teoretis mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam penyusunan produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan.
Mahasiswa HTN tidak cukup jika hanya memiliki kemampuan memahami hukum. Mereka perlu ruang diskusi yang juga mengasah kemampuan dalam menyusun undang-undang.
Kegiatan ini hadir untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa prodi HTN dengan keterampilan merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H. sebagai narasumber utama, dengan Imam Sukadi, S.H., M.H. sebagai moderator dan diikuti oleh mahasiswa prodi HTN.
Baca Juga:
Dari Malang Menuju Kampus DuniaMahasiswa Hukum Harus Mampu Merancang, Bukan Sekadar Memahami Undang-Undang
Dalam sambutannya, Sekretaris Program Studi HTN UIN Malang, Abdul Kadir, S.HI., M.H., menekankan pentingnya penguasaan keterampilan praktis sebagai bekal mahasiswa menghadapi dunia profesional.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya memahami sebuah teori hukum, tetapi harus bisa menerjemahkan pengetahuan akademik menjadi keterampilan yang diterapkan dalam kehidupan nyata.
Baca Juga:
Kapolresta Malang Kota Ajak Jemaat Gereja Paroki Ratu Rosari Cegah Hoaks dan Judi Online"Mahasiswa hukum tidak boleh berhenti sebagai pembaca dan penghafal undang-undang. Mereka harus mampu menjadi pemikir, perancang, sekaligus penyusun norma hukum yang berkualitas," tegasnya.
Ia menyebut, keterampilan Legislative Drafting merupakan salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa HTN karena berkaitan langsung dengan proses pembentukan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Kemampuan mengidentifikasi persoalan masyarakat, memahami kewenangan pembentukan peraturan, menganalisis kebutuhan hukum, hingga merumuskan norma yang bersifat memberikan kepastian keadilan, dan kemanfaatan penyusunan perundang-undangan menjadi penting untuk dipelajari.
Abdul Kadir juga mengingatkan bahwa persaingan dunia kerja menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang lebih dari sekadar kemampuan akademik.
"Ijazah merupakan bukti kelulusan akademik, sedangkan keterampilan merupakan bukti kesiapan profesional. Karena itu, mahasiswa jangan hanya mengejar sertifikat pelatihan, tetapi harus benar-benar menguasai keterampilan yang dipelajari," pesan Abdul Kadir.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas lulusan prodi HTN, khususnya untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja sebagai analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli legislatif, aparatur pemerintahan, maupun profesi hukum lainnya.
"Sarjana hukum yang berkualitas bukan hanya mampu menjelaskan isi undang-undang, tetapi juga mampu merancang norma hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan keadilan," imbuhnya.
Dari Teori hingga Praktik Merancang Peraturan Perundang-Undangan
Memasuki sesi inti, Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H. membawakan dua materi utama, yakni Teori dan Teknik Perancangan Perundang-Undangan serta Praktik Perancangan Perundang-Undangan.
Dhia Al-Uyun menjelaskan materi terkait pembentukan regulasi memerlukan ketelitian, sistematika berpikir, dan penguasaan prinsip-prinsip hukum yang baik serta praktik perancangan perundang-undangan.
Melalui perpaduan teori dan praktik tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui bagaimana suatu peraturan dibentuk, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan dalam menyusun rancangan norma hukum secara sistematis.
Mencetak Lulusan Hukum yang Kompeten dan Siap Berkontribusi
Pelatihan Legislative Drafting menjadi bagian dari upaya penguatan kompetensi mahasiswa yang mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan keterampilan profesional.
Bagi mahasiswa HTN, kemampuan merancang peraturan memiliki relevansi yang luas, terutama dalam bidang pemerintahan, legislasi, kebijakan publik, dan pembentukan produk hukum daerah.
Selain menguasai teknik penyusunan regulasi, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pembentukan hukum. Hal tersebut sejalan dengan karakter keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang memadukan kajian ketatanegaraan dengan nilai-nilai hukum Islam.
Melalui kegiatan ini, prodi HTN Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berharap dapat terus mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan, integritas, dan kepekaan terhadap kebutuhan hukum masyarakat.(*)