Himperra Usulkan Stimulus Perumahan dan Perluasan Batas Harga Rumah Bersubsidi

KETIK, BATU – Pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan biaya pembangunan menjadi tantangan yang mendesak untuk ditangani pemerintah guna menjaga keberlangsungan sektor perumahan nasional.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) di The Singhasari Resort, Kota Batu, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono, menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat, mulai dari pemberian stimulus bagi sektor perumahan hingga perluasan batas harga rumah bersubsidi.

Usulan itu disampaikan di tengah penurunan capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan tantangan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di Kota Batu.

Rakernas yang dihadiri lebih dari 300 pengembang dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi forum pembahasan berbagai kendala yang dihadapi sektor perumahan.

Menurut Ari, penurunan capaian FLPP tidak sejalan dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian dan besarnya backlog perumahan.

“Kondisi sektor perumahan saat ini menghadapi tantangan yang tidak biasa. Meskipun keinginan masyarakat untuk memiliki rumah masih tinggi dan backlog perumahan cukup besar, capaian program FLPP mengalami penurunan yang signifikan jauh dari target,” ungkap Ari.

Ia menilai melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi.

Kondisi tersebut, menurutnya, terlihat dari meningkatnya kasus pengalihan kredit atau over credit di perbankan, ketika debitur yang masih memiliki kewajiban cicilan terpaksa menjual kembali rumahnya.

“Penurunan capaian FLPP dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat secara luas,” jelasnya.

Tekanan di sektor perumahan juga dirasakan para pengembang akibat meningkatnya biaya pembangunan. Ari menyebut harga bahan bangunan mengalami kenaikan hingga 30-40 persen, sehingga menambah beban dalam penyediaan rumah bagi masyarakat.

Atas kondisi tersebut, Himperra meminta pemerintah memberikan kelonggaran kebijakan dan stimulus yang mencakup sisi permintaan, penyediaan rumah, serta ekosistem pendukung sektor perumahan.

“Untuk itu kami mengusulkan agar pemerintah segera memberikan relaksasi serta stimulus di sektor perumahan, yang mencakup aspek demand, suplai, hingga ekosistem pendukung,” kata Ari.

Salah satu langkah yang diusulkan ialah menyesuaikan skema subsidi dengan mengalihkan sebagian dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk menurunkan harga rumah FLPP. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban cicilan yang harus dibayar masyarakat.

Selain penyesuaian subsidi, Himperra mendorong perluasan cakupan wilayah dan peningkatan batas harga rumah bersubsidi. Menurut Ari, kisaran harga yang selama ini berada di angka Rp165 juta perlu diperluas hingga rentang Rp200 juta sampai Rp400 juta.

Perluasan tersebut diharapkan dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk kalangan milenial dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, sehingga mampu mendorong kembali aktivitas pasar properti nasional.

Sementara itu, Ari menyoroti belum adanya penyaluran FLPP di Kota Batu. Ia menyebut tingginya harga tanah di wilayah tersebut menjadi kendala utama bagi pengembang untuk merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi.

Mahalnya biaya pengadaan lahan membuat pengembang menghadapi risiko besar apabila membangun hunian dengan skema subsidi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam memperluas penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batu.(*)