Hakordia, KPK Soroti Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bondowoso

KETIK, BONDOWOSO – Ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Bondowoso mengikuti kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. 

Kegiatan tersebut dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Pendopo Kabupaten, Kamis (14/12/2023). 

Kegiatan tersebut dibalut dalam acara penyampaian materi oleh KPK RI melalui sambungan zoom, yang diikuti juga oleh LKPP RI, Ketua DPRD Bondowoso, hingga Kejaksaan Negeri Bondowoso. 

Kepala Inspektorat Bondowoso, Ahmad menjelaskan, dalam acara tersebut KPK menjabarkan evaluasi terhadap tindak pidana korupsi di Bumi Ki Ronggo

Salah satunya yakni bahwa hasil monitoring pencegahan tindak pidana korupsi  Bondowoso dinilai kurang bagus oleh KPK. 

Begitu pun hasil survey penilaian integritas (SPI) untuk pengadaan barang dan jasa (Barjas) di Bondowoso, juga dinilai kurang bagus sehingga menjadi sorotan komisi anti rasuah. 

Karena itulah, melalui acara tersebut pihaknya berharap bisa meningkatkan pemahaman seluruh OPD terhadap pengadaan barang dan jasa. 

"Ini juga salah satu upaya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa," ujarnya. 

Tak henti di acara tersebut, kata Ahmad, pihaknya juga akan menindaklanjuti saran dari LKPP dalam. Yakni, akan menurunkan tim ke Bondowoso dalam rangka untuk memperbaiki hasil survey penilaian integritas. 

"Nanti ini juga akan kami bicarakan lagi dengan Barjas, mungkin dalam arahan Pak Bupati dan Bu Sekda," urainya.

Sementara itu, Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, menerangkan, pihaknya menyadari korupsi dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, merupakan, ancaman serius yang dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus hadi prioritas utama bagi kita semua," katanya.

Informasi dihimpun, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran KPK nomer 18 tahun 2023. Dimana daerah diimbau untuk memeriahkan Hakordia tahun 2023.

Hadir dalam acara seluruh camat, perwakilan pemerintah desa dan kelurahan, bagian pengadaan barang dan jasa, serta perwakilan-perwakilan OPD. (*)