Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara, Ini Pesan Dua Mantan Kapolda Jatim

KETIK, SURABAYA – Mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin periode 2016-2018 dan Irjen Pol (Purn) Anton Setiadji periode 2015-2016 menyampaikan pesan saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-79 Bhayangkara.

Machfud Arifin mendorong Polri agar memperjuangkan kewenangannya melalui revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sedang menunggu petunjuk untuk dilakukan pembahasan.

Segala bentuk kebijakan yang telah dibuat melalui perjanjian (MoU) dalam rangka memudahkan kewenangan tugas dan pokok Polri melibatkan berbagai macam stakeholder terkait dapat diusulkan menjadi revisi UU Polri nanti.

"Jangan makin mengembang ke yang enggak-enggak, tapi kewenangan Polisi harus tetap dipertahankan," ujarnya saat diwaaancarai di depan Lobby Gedung Tri Brata Mapolda Jatim, Selasa, 1 Juli 2025.

Proses pembahasan revisi UU Polri bakal dilakukan setelah revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  dinyatakan rampung. RKUHP tersebut bakal diterapkan pada 2026 mendatang.

Machfud optimistis revisi UU Polri bakal segera dilaksanakan, tinggal menanti surat presiden untuk memulainya.

"Tentunya harapan kita seiring dengan itu, KUHP harus disahkan juga, untuk menjawab KUHP yang baru yang akan diberlakukan di tahun 2026," kata Machfud.

Machfud berharap melalui perayaan HUT ke- 79 Bhayangkara, Polri lebih meningkatkan profesionalitas selama mengemban tugas dan amanat masyarakat.

"Sehingga, Polri bisa melayani masyarakat secara maksimal, dan masyarakat bisa mencintai Polri," ungkap pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI ini.

Memasuki era digitalisasi yang belakangan diikuti maraknya penyalahgunaan dan kejahatan siber, bahkan dalam skala transnasional antar negara. Machfud mengharapkan Polri benar-benar menyiapkan segala sesuatunya.

"Kebetulan saya pernah dinas sebagai kepala dinas bintara IT, untuk menunjang tugas-tugas. Karena yang menunjang tugas ya IT. Polri harus mempersiapkan. Siber harus terus berkembang, kejahatan siber diwaspadai. Melakukan kejahatan siber antar negara bisa dilakukan. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita ketinggalan kereta," ucap Machfud.

Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Anton Setiadji merasa prihatin dengan maraknya berita hoaks dan kejahatan siber di tengah masyarakat serta digital seperti pada saat ini.

Sehingga Polda Jatim melalui Direktorat Reserse Cyber Crime (Ditressiber) yang baru dibentuk beberapa bulan lalu, dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

"Itu kejahatan siber harus difokuskan lagi, sekarang ini kan generasi Z, InsyaAllah akan terpantau," ujar Rektor Universitas Bhayangkara tersebut. (*)