Gubernur Khofifah Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari Universita Airlangga

KETIK, SURABAYA – Universitas Airlangga (Unair) mengukuhkan gelar doktor honoris causa. Gelar kehormatan ini disematkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Khofifah menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang Ilmu Ekonomi dengan pidato ilmiah berjudul Reformasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan di Airlangga Convention Center, Minggu (15/10/2023). 

Dijelaskan oleh Rektor Unair Prof. Dr. Moh. Nasih SE., MT., Ak., pemberian gelar kehormatan kepada Gubernur Jatim dinilai layak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepemimpinannya mulai dari menjadi Menteri Sosial hingga pengentasan kemiskinan saat menjadi Gubernur Jatim. 

"Salah satu alumni terbaik kita semuanya, yang beliau tidak kenal lelah untuk terus belajar di tengah kondisi apapun dan dalam tantangan apapun," paparnya. 

Gubernur Khofifah diberikan bunga oleh keluarganya. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

Sementara Promotor pemberian Penghargaan untuk Khofifah Indar Parawansa yakni Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Prof.Dr. Dian Agustia, SE, ada 3 alasan dasar pemberian penghargaan gelar doctor honoris causa kepada Khofifah. 

Dasar pertama adalah pemikiran di bidang ekonomi program reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan. 

Kedua adalah perumusan kebijakan dan implementasi program reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang memiliki dampak positif yang dinikmati langsung masyarakat. 

Ketiga telah dilaksanakan uji pendalaman secara akademik yang dihadiri 9 penguji akademik dari Universitas Airlangga sesuai dengan bidang ilmu ekonomi. 

"Berdasarkan pertimbangan di atas saya selaku promotor dan ketua tim penilai, maka Ibu Khofifah Indar Parawansa berhak menerima Doktor honoris causa Universitas Airlangga di bidang ilmu ekonomi," tutur Dian. 

Ditemui setelah mendapatkan Doktor honoris causa, Khofifah menjelaskan poin besarnya pembangunan ekonomi kerakyatan, tapi entri poinnya melalui reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan. 

"Jadi reformasi perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan," tuturnya. 

Gubernur Jatim saat memaparkan orasi ilmiah. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

Khofifah bercerita dulu berbagai bansos ada di berbagai kementerian. Untuk memverifikasi data agar ada komplementaritas. 

"Untuk verifikasi validasi data ini harus dijadikan referensi untuk mengintervensi supaya ada komplementaritas. Jadi, bagaimana sosial detection bersifat komplementari," paparnya. 

Berikutnya terkait digital ekosistem, dimana semula manual kini didigitalisasikan. Seringkali, pada lemberitaan disampaikan bahwa bantuan PKH berkurang sekian, namun bila diberi bantuan uanh tunai justru berpotensi cukup tinggi. 

Akan tetapi, bila bantuan PKH diberikan dalam bentuk e-wallet, masyarakat kurang mampu merasa asing.   Sehingga membutuhkan diskusi panjang untuk penerapannya. 

"Itu menjadikan interoperability sesuatu sekali. Karena itu by system harus connect. Kalau misalnya ATM Mandiri, ini interoperability," urainya. 

Kemudian terdapat bantuan makan non tunai, seperti dahulu ada raskin. Agar perspektif lebih positif, maka waktu itu ia mengusulkan beras untuk keluarga sejahtera dengan kartu dan disetujui Presiden.  

"Kemudian digitalisasinya adalah menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jadi digitalisasi di lingkungan keluarga kurang mampu, penerima program perlindungan sosial itu sebetulnya sudah cukup kuat waktu itu," pungkas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (*)