KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2026 di Atrium Utama Royal Plaza Surabaya pada Jumat, 13 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mendorong penguatan ekosistem ekonomi pesantren untuk mewujudkan kemandirian usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pesantren, santri, alumni dan masyarakat sekitar.

Khofifah menyampaikan, penguatan ekonomi pesantren tidak hanya bertujuan menciptakan kemandirian usaha, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat dakwah bil mal, bil hal dan bil kitabah. Semangat tersebut sejalan dengan nilai dalam Al-Qur’an, wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah yang mengajarkan pentingnya mengerahkan harta dan jiwa dalam perjuangan di jalan Allah.

“Bagaimana kita menyelaraskan antara dakwah bil mal kemudian jihad dengan jiwa kita. Bagaimana kita menyelaraskan dakwah bil mal, dakwah bil hal, dan dakwah bil kitabah. Salah satu medianya adalah melalui OPOP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, OPOP dikembangkan melalui tiga pilar utama, yakni santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopreneur. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling menguatkan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren, santri, alumni serta masyarakat sekitar.

“Santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopreneur adalah sebuah ekosistem yang kita tumbuh kembangkan. Kita bangun penguatannya dengan ikhtiar bersama, sinergi bersama dan semangat bersama. Kita ingin ekosistem OPOP betul-betul bisa mengantarkan kemandirian dan keberdayaan ekonomi pesantren, santri dan alumninya,” tegasnya.

Baca Juga:
Khofifah dan Kasad Silaturahmi ke Ponpes Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan

Khofifah berharap penguatan ketiga pilar tersebut dapat semakin memperbesar kontribusi pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, dakwah tidak hanya diwujudkan melalui pendidikan dan kegiatan keagamaan tetapi juga melalui aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Insyaallah, ketika ketiga pilar ini bisa kita kuatkan dakwah bil mal makin mengemuka dan jihad bil mal makin kuat,” ungkapnya.

Komitmen penguatan ekonomi pesantren tersebut tercermin melalui perkembangan program OPOP yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2019. Hingga 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 1.410 pesantren, membina lebih dari 850 ribu santri serta melahirkan 2.035 sociopreneur yang bergerak di berbagai sektor ekonomi.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu keagamaan tetapi juga memiliki potensi besar untuk melahirkan pelaku usaha produktif yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Baca Juga:
Jumlah Desa Mandiri di Jatim Tembus 5.188 dan Tertinggi di Indonesia, Gubernur: Bukti Keberhasilan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

“Pesantren memiliki kekuatan besar mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia hingga jejaring masyarakat. Potensi ini harus terus kita dorong agar berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat seluas-luasnya,” katanya.

Memasuki penyelenggaraan kedelapan, OPOP Expo diharapkan tidak sekadar menjadi ruang promosi produk unggulan pesantren tetapi juga menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli dan calon mitra bisnis. Melalui kegiatan ini, peluang kerja sama diharapkan semakin terbuka guna mendukung pengembangan usaha pesantren secara berkelanjutan.

Khofifah menegaskan, pelaku usaha pesantren perlu terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan perkembangan teknologi. Peningkatan kualitas produk harus diikuti dengan pembenahan kemasan, identitas merek serta strategi pemasaran agar produk mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Kita ingin produk pesantren tidak hanya dikenal di lingkungan pondok pesantren atau pasar lokal tetapi juga mampu menembus pasar regional, nasional bahkan internasional. Karena itu, kualitas produk, kemasan, branding dan pemasaran harus terus diperkuat,” terangnya.

Ia menambahkan, pengembangan usaha pesantren juga perlu didukung pendampingan secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pemenuhan legalitas usaha, sertifikasi produk, digitalisasi, akses pembiayaan hingga perluasan jaringan pemasaran.

“Jangan sampai pengembangan usaha hanya berhenti pada peningkatan kapasitas produksi. Kita harus memastikan produk pesantren memiliki legalitas, sertifikasi, akses pembiayaan dan jaringan pemasaran yang semakin luas,” tuturnya.

Khofifah turut mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan OPOP. Hingga saat ini, sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk Tim OPOP Daerah untuk memperkuat pendampingan dan pengembangan ekonomi pesantren di wilayah masing-masing.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi dan berbagai mitra strategis terus diperkuat. Melalui kolaborasi tersebut, OPOP diharapkan dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi pesantren yang produktif, mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa mengatakan OPOP mengoptimalkan tiga pilar utama yakni santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopreneur. Ketiganya mendorong tumbuhnya kewirausahaan santri, penguatan unit usaha produktif pesantren serta penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“OPOP menjadi salah satu rekam jejak gagasan Ibu Gubernur Khofifah yang berhasil menjadikan pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur,” kata Endy.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan dan pesantren semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan kepada Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung atas dukungan dan dedikasinya dalam pengembangan ekonomi pesantren serta pelaksanaan Program Eko-Tren OPOP Jawa Timur. Selain itu, dilakukan penyerahan sertifikat merek, fasilitasi badan hukum koperasi pondok pesantren serta santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada para ahli waris. (*)