Gold Generation Institute Soroti 'Petak Umpet' Pejabat Ponorogo, Desak KPK Usut Seluruh OPD

KETIK, PONOROGO – Gelombang kepanikan yang melanda sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo pasca-pengembangan kasus hukum Bupati non-aktif Sugiri Sancoko mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Respons defensif hingga aksi menghindar sejumlah kepala dinas saat dimintai keterangan oleh media dinilai menunjukkan adanya persoalan integritas yang serius di tubuh birokrasi Kabupaten Ponorogo.

Menanggapi fenomena tersebut, Founder Gold Generation Institute, Mohammad Iqbalul Rizal Nadif, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengusutan menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Bahwa melihat praktik petak-umpet kepala dinas ini, semakin menegaskan bahwa KPK penting dalam pengembangannya untuk mengusut secara total seluruh OPD-OPD lain di Kabupaten Ponorogo,” tegas Mohammad Iqbalul Rizal Nadif dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Mei 2026.

Pria yang akrab disapa Iqbal itu menilai praktik rasuah yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan diduga melibatkan jejaring yang lebih luas di lingkungan birokrasi.

Menurutnya, KPK tidak boleh berhenti hanya pada klaster dinas tertentu.

Ia meminta dilakukan langkah pemeriksaan menyeluruh tanpa tebang pilih demi melakukan pembenahan total terhadap sistem pemerintahan daerah.

“Kepanikan massal ini adalah indikator bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang coba disembunyikan dari publik. Jika KPK tidak masuk dan membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya, dikhawatirkan budaya saling sandera kepentingan dan ketakutan struktural di kalangan ASN bawah akan terus berlanjut. Ponorogo butuh pembersihan total agar integritas birokrasinya bisa segera pulih,” lanjutnya.

Gold Generation Institute juga meminta para pejabat publik di Ponorogo menghentikan sikap menghindar dari kewajiban transparansi kepada masyarakat.

Menurut Iqbal, sebagai pelayan publik, para pejabat memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Ia menilai langkah pembersihan secara menyeluruh atau total cleanse di seluruh lini OPD menjadi satu-satunya cara efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Ponorogo.

Selain itu, pembenahan menyeluruh juga dinilai penting agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait desakan tersebut.(*)