Empat Fasilitas Kesehatan di Pesisir Blitar Diperkuat Lewat DBHCHT Rp 1,6 Miliar

KETIK, BLITAR – Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Blitar memasuki fase penting. Melalui dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), pemerintah mengucurkan anggaran Rp 1,6 miliar untuk membangun dan merenovasi empat fasilitas layanan kesehatan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat pedesaan.

Hingga pertengahan November 2025, progres pembangunan telah mencapai antara 60 hingga 90 persen. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan diupayakan selesai sebelum tahun berganti. Masyarakat pesisir pun segera mendapat fasilitas kesehatan baru yang lebih layak, modern, dan nyaman.

Empat proyek strategis tersebut meliputi:

• Pembangunan baru Pustu Tumpak Kepuh (Kecamatan Bakung)

• Renovasi Pustu Kaulon (Kecamatan Sutojayan)

• Renovasi Pustu Midodareni

• Peningkatan fasilitas Puskesmas Suruhwadang (Kecamatan Kademangan)

Seluruh titik pembangunan berada di kawasan dengan akses layanan kesehatan yang sebelumnya dinilai belum optimal.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan pedesaan.

“Peningkatan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan percepatan infrastruktur yang memadai. Insya Allah sebelum akhir tahun semuanya sudah selesai,” ujarnya, Sabtu, 15 November 2025.

Ia menambahkan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai standar teknis dan rutin diawasi oleh dinas untuk memastikan kualitas hasil pembangunan.

Menurut Muhdianto, dukungan DBHCHT memberi ruang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang selama ini belum tersentuh pembangunan menyeluruh.

“Melalui anggaran DBHCHT, kita bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di pedesaan. Banyak fasilitas yang sebelumnya terbatas kini bisa berubah signifikan,” jelasnya.

Dinkes berharap dukungan DBHCHT untuk sektor kesehatan dapat terus berlanjut di tahun mendatang agar pemerataan layanan bisa dicapai lebih cepat.

Sejumlah warga mengaku sangat menunggu rampungnya pembangunan. Mereka menilai keberadaan pustu dan puskesmas yang lebih representatif akan memudahkan akses berobat, mengurangi kebutuhan untuk pergi jauh ke kota, dan mempercepat penanganan kesehatan.

Tahun 2025 ini, Dinkes Kabupaten Blitar secara khusus mengalokasikan Rp 1,6 miliar untuk empat proyek tersebut. Anggaran digunakan untuk pembangunan struktur bangunan, peningkatan ruang pelayanan, perbaikan sanitasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung.

“Dana tersebut kami gunakan untuk pembangunan satu pustu baru dan perbaikan tiga fasilitas lainnya. Harapannya masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari DBHCHT,” tambah Muhdianto.

Dengan progres yang hampir rampung, Pemkab Blitar optimistis kualitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan akan meningkat signifikan pada tahun depan. Peningkatan infrastruktur ini dinilai bukan sekadar pemolesan bangunan, tetapi langkah nyata mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga pelosok. (*)