Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Layanan Informasi Gempa dan Tsunami dari BMKG

KETIK, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi layanan publik, khususnya dalam hal pemantauan gempa bumi dan tsunami. 

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami akan terus beroperasi secara optimal selama 24 jam sehari untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia.

"Meskipun anggaran BMKG mengalami efisiensi, BMKG berkomitmen untuk terus memberikan layanan publik 24/7 tanpa henti. Informasi ini dapat diakses di seluruh portal layanan informasi BMKG dan media sosial resmi BMKG," ujar Dwikorita, mengutip Suara.com jaringan media Ketik.co.id, Sabtu 15 Februari 2025.

Dwikorita juga menjelaskan bahwa anggaran operasional untuk layanan publik BMKG dialokasikan ke dalam 14 kegiatan utama. Beberapa di antaranya meliputi pengelolaan database BMKG, pengelolaan jaringan komunikasi, serta pendanaan operasional BMKG yang beroperasi nonstop. Selain itu, program dukungan manajemen tetap dialokasikan untuk gaji pegawai dan pengelolaan perkantoran guna menjamin keberlanjutan operasional, termasuk pemeliharaan jaringan listrik dan perangkat penunjang lainnya.

"Keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Beberapa kegiatan strategis seperti pengelolaan gempa bumi dan tsunami serta layanan informasi iklim terapan juga tetap dipertahankan oleh BMKG. Program-program seperti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim akan terus berjalan.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya menjaga perawatan sistem peringatan dini dan layanan publik BMKG. 

"BMKG jadi hal-hal yang prinsip, terkait dengan perawatan early warning system misalnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini dan seterusnya, memang itu tidak boleh disentuh," ujarnya.

Lasarus berharap pemerintah memperhatikan hal ini secara serius agar BMKG dapat terus memberikan informasi penting demi keselamatan masyarakat, terutama saat terjadi bencana dan peringatan cuaca.(*)