Dukung Sekolah Rakyat, Pemkab Jepara Siapkan 5 Hektare Lahan untuk Pendidikan Gratis

KETIK, JEPARA – Komitmen Pemkab Jepara dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu semakin nyata. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bentuk dukungan terhadap Sekolah Rakyat yang dilakukan Pemkab Jepara kata ia, dengan menyiapkan lahan seluas 5 hektare sebagai lokasi sekolah gratis bagi masyarakat.

Dukungan ini disampaikan oleh Mas Wiwit, sapaan akrab Bupati Jepara, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 12 Maret 2025. Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah.

"Prinsipnya, kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jepara, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," ujar Mas Wiwit, didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Edy Marwoto.

Mas Wiwit menjelaskan bahwa opsi lahan yang disiapkan Pemkab Jepara berada di kawasan Pakisaji. Aset daerah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA.

Selain itu, Pemkab Jepara juga mempertimbangkan opsi lain, yaitu dengan memaksimalkan gedung sekolah yang sudah ada melalui proses revitalisasi.

"Kami akan memilih opsi terbaik dan menyinergikan dengan pemerintah pusat serta provinsi agar sekolah ini bisa segera terealisasi," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan kemiskinan.

Program ini diharapkan dapat mengatasi tingginya angka putus sekolah dan memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Sekolah Rakyat ini sepenuhnya gratis. Saat ini, kami sedang melakukan identifikasi lahan, dan pembangunan atau revitalisasi gedung akan dimulai pada 2025. Pendanaannya bersumber dari APBN," jelas Luthfi.

Namun, ia mengakui bahwa proses penyediaan lahan bukan perkara mudah, mengingat Kementerian Sosial menetapkan luas lahan yang dibutuhkan antara 5 hingga 10 hektare.

Meski begitu, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk mendukung program ini, mengingat angka kemiskinan di Jateng masih berada di angka 9,58 persen.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk tahap awal, sekolah ini akan dibangun di aset-aset milik Kemensos.

Sekolah ini akan menggunakan sistem boarding school (berasrama) dengan kurikulum unggulan yang menitikberatkan pada pendidikan karakter. Namun, terkait status lahan yang disediakan oleh Pemprov maupun Pemkab, keputusan final masih dalam tahap pembahasan.

"Dalam waktu seminggu ke depan, akan diketahui berapa lokasi di Jawa Tengah yang sudah siap, baik dalam bentuk gedung yang akan direvitalisasi maupun tanah yang disediakan. Kami tunggu usulan dari daerah hingga 21 Maret 2025," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Dengan dukungan penuh dari Pemkab Jepara dan pemerintah pusat, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. (*)