KETIK, TUBAN – Ribuan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Tuban (AMKT) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tuban, Jumat 26 Juni 2026 pagi.

Dalam aksi tersebut, massa menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Informasi di himpun, sekitar 3.000 peserta aksi berasal dari ragam elemen masyarakat, seperti relawan dapur SPPG, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.

Massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Jalan Teuku Umar sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD Tuban dengan pengawalan aparat keamanan.  

Massa juga membawa berbagai atribut dan spanduk yang berisi dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:
Ribuan Massa AMKT Gelar Aksi Damai di DPRD Tuban, Dukung Program MBG Dilanjutkan

Koordinator Lapangan AMKT, Kurniawan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG sekaligus dorongan agar pelaksanaannya semakin baik.

"Kami mendukung penuh keberlanjutan Program MBG. Namun, kami juga meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program mulai dari rantai pasok, pengolahan dapur, hingga standardisasi sanitasi," ujarnya.

Dalam aksinya, AMKT menyampaikan empat tuntutan utama kepada BGN. Pertama, melakukan evaluasi total tata kelola Program MBG dari hulu hingga hilir. Kedua, menata kembali sistem pelaksanaan MBG agar mampu menjamin pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Ketiga, AMKT mendukung aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan maupun dugaan korupsi dalam tata kelola dan penggunaan anggaran Program MBG. Keempat, BGN diminta membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah tersebut di daerah.

Baca Juga:
Cicilan Belum Lunas hingga Takut Kehilangan Penghasilan: Curhat Pengusaha MBG yang Khawatir Program Ditutup

"Kehadiran kami melalui aksi damai ini merupakan bentuk cinta dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Kebijakan dari pemerintah pusat tidak akan berjalan optimal tanpa didukung birokrasi daerah yang cepat, bersih, dan akuntabel," tegas Kurniawan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyampaikan bahwa aksi damai yang dilakukan AMKT merupakan bagian dari proses demokrasi yang berjalan baik di Kabupaten Tuban.

Didampingi Wakil Ketua DPRD Lutfi Firmansyah, Andi Hartanto, H. Miyadi, dan Hajjah Astutik, Sugiantoro berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan DPRD.

"Kami akan mengoptimalkan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga legislatif. Seluruh tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Kabupaten Tuban akan kami teruskan kepada pemerintah pusat," kata Sugiantoro di hadapan peserta aksi.

Salah satu peserta aksi, Ummi, relawan dapur SPPG, berharap program MBG tetap dilanjutkan karena memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami ingin MBG terus berjalan karena program ini membuka peluang kerja, khususnya di dapur SPPG," ungkapnya.

Selain relawan dapur, peserta aksi juga berasal dari kalangan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Mereka mengaku khawatir terhadap terbitnya Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penghentian operasional SPPG saat libur sekolah untuk distribusi MBG bagi peserta didik maupun non peserta didik.

"Kalau dapur SPPG tidak operasional nanti rantai pasok pangan lokal maupun UMKM akan berdampak," ucap Sumiati yang datang jauh dari Parengan ujung selatan kota Tuban 

Pantauan dilapangan aksi yang berlangsung dari pukul 08.00wib hingga pukul 10.00 wib berlangsung tertib sampai selesai dengan pengamanan aparat kepolisian. Melalui aksi tersebut, massa aksi berharap program MBG tetap berlanjut dengan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas khususnya di bumi wali kabupaten Tuban.(*)