KETIK, SLEMAN – Pemkab Sleman menargetkan seluruh satuan pendidikan menerapkan prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak. Target ini mencakup jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang aman dan inklusif. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari penyusunan profil Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, dr Novita Krisnaeni, mengatakan target itu memerlukan keterlibatan aktif berbagai perangkat daerah.

Menurut dia, pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan tidak bisa dikerjakan secara sektoral oleh Dinas P3AP2KB semata. Pasalnya, urusan ini menyangkut kesiapan infrastruktur, layanan pendukung, hingga kapasitas tenaga pendidik.

"Status Sleman sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan menjadi modal kuat untuk mempercepat terwujudnya ekosistem sekolah ramah anak di seluruh kapanewon," kata Novita, Kamis, 19 November 2026.

Sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Sleman telah dilibatkan dalam program tersebut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, misalnya, menerjunkan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah guna mendongkrak minat baca siswa.

Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan menyediakan program angkutan Si Bulan untuk memudahkan mobilitas pelajar yang jarak rumahnya cukup jauh dari sekolah.

Novita menekankan bahwa sekolah ramah anak tidak hanya berfokus pada peserta didik. Konsep ini juga menuntut kesiapan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi guru. Karena itu, kerja sama lintas instansi menjadi krusial agar ruang belajar benar-benar aman dan nyaman.

Komitmen Sleman dalam menerapkan standar pendidikan ramah anak itu turut dipantau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Pada Kamis kemarin, tim monitoring dan evaluasi (monev) KemenPPPA mendatangi SD Negeri Model Sleman di Kapanewon Ngemplak. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Perwakilan Tim Monev KemenPPPA, Devy Nia Pradhika, menjelaskan kunjungan lapangan ini bertujuan mengukur sejauh mana implementasi Kabupaten Layak Anak berjalan di Sleman.

Fokus utamanya ialah melihat ketersediaan layanan pemenuhan hak anak yang sudah terstandarisasi. Ia menilai SD Negeri Model Sleman menjadi salah satu contoh praktik baik dalam penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak.

Dalam evaluasi tersebut, tim KemenPPPA memeriksa lima aspek utama penyelenggaraan sekolah. Aspek-aspek itu meliputi manajemen layanan, ketersediaan fasilitas, proses pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, serta ruang keterlibatan dan partisipasi anak di lingkungan sekolah.

"Tantangan dalam mewujudkan sekolah ramah anak adalah memastikan empat hak dasar anak terpenuhi, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi," ujar Devy.

Lewat standarisasi layanan pendidikan ini, seluruh anak di Sleman diharapkan memperoleh lingkungan belajar yang layak. Dengan begitu, mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh. (*)

Baca Juga:
Sisi Lain Jemput Bola IKD Sleman: Antusiasme Lansia hingga Keadilan Bansos

Baca Juga:
Foto Gibran Masih Terpajang di Pemkab Sleman, DPRD: Tunggu Instruksi