Dugaan Pungli Progam PTSL dan Serapan APBDes, Polres Tuban Periksa Sejumlah Kades

KETIK, TUBAN – Sejumlah Kades diperiksa Tim Penyidik Sat Reskrim Polres Tuban. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan malatrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan indikasi pungutan liar (Pungli) progam Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL).

Proses pemeriksaan tim penyidik meminta dokumen pertanggungjawaban penggunaan atau penyerapan APBDes dari tiap desa terperiksa.

Dikatakan Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin menyebutkan bahwa, Pemeriksaan kades dalam tata pemerintahan dalam rangka memenuhi target perkara kasus korupsi. 

“Berkaitan tipikor, setiap tahun kita ada target. Kemarin ada penyampaian (dokumen pertanggungjawaban APBDes, Red) atau sebagainya bisa ditanyakan ke penyidik, yang lebih paham detail,” kata Kapolres Tuban AKBP Oskar dalam keterangan rilis akhir tahun, Selasa 31 Desember 2024.

Kapolres Tuban, AKBP Oscar Samsudin. (Foto: Dok Ketik.co.id)

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan bahwa, Pemanggilan kades terkait dugaan korupsi APBDes termasuk pungli atas berjalanya progam PTSL.

"Berdasarkan informasi masyarakat atau temuan langsung dari penyidik. Itu bagian upaya penyelidikan proses kasus yang hendak ditangani," ucapnya, Jumat, 3 Januari 2025.

Sayangnya, Pihak kepolisian belum dapat menginformasikan lebih detail berapa jumlah Kades yang diperiksa terkait Malatrasi APBDes maupun pemerintah desa yang melakukan Pungli dalam progam PTSL. 

"Sejak Agustus sampai Desember kemarin, ada beberapa yang kita periksa untuk PTSL. Ada yang memenuhi unsur dan tidak. Ada 3 sampai 4 desa diduga ada Pungli," ungkapnya.

Kasus pemeriksaan perihal dokumen laporan penggunaan atau SPJ APBDes yang diminta, lanjut Dimas, hal itu sebagai data untuk melengkapi pemeriksaan terhadap kades.

“Sementara ini sudah banyak beberapa kasus korupsi APBDes yang kita tangani dengan kerugian di bawah Rp 200 juta, sehingga kita limpahkan ke inspektorat untuk dilakukan pengembalian. Karena untuk di Polres kerugian negara di atas Rp 200 juta,” bebernya.

Informasi dihimpun dan sumber di percaya awak media, Salah satu kades di Kabupaten Tuban, Membenarkan adanya pemeriksaan terhadap beberapa Kades soal APBDes dan pelaksanaan progam PTSL. 

“informasi yang saya dengar kalau soal SPJ APBDes yang diminta polisi itu memang ada. Termasuk juga yang kaitannya PTSL", kata Kades yang tak mau namanya di tulis.(*)