DPRD Kota Surabaya Dukung Penuh Pemkot Berantas Pungli 

KETIK, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak segan-segan memberikan sanksi berat berupa pemecatan, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum atau kepolisian, jika para ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kedapatan melakukan aksi pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Karenanya, Wali Kota Eri meminta Inspektorat Kota Surabaya untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar. 

Bahkan, sebelumnya, Eri telah mengeluarkan nomor resmi pengaduan warga, apabila menemukan pungli di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Mengenai hal tersebut, Fraksi PSI Komisi A DPRD Surabaya mendukung langkah Wali Kota Eri Cahyadi menindak tegas pelaku pungli. Hal ini dinilai sejalan dengan garis perjuangan PSI sebagai partai anti korupsi. 

“PSI sendiri merupakan partai anti korupsi, jadi apa yang dilakukan Wali kota Surabaya itu sesuai dengan garis partai kami yaitu, memberantas praktik pungli yang bisa menyuburkan korupsi,” ujar Josiah Michael. 

Josiah ini menyebut peran aktif masyarakat dalam melaporkan pungli sangat penting. Tanpa peran aktif masyarakat, pemberantasan pungli di sektor layanan publik akan terasa sia-sia. 

Josiah juga berpandangan, upaya penindakan pungli perlu dibarengi dengan langkah pencegahan. Dia menyarankan pemasangan banner tolak pungli di setiap sektor pelayanan publik. 

Banner tersebut berisi imbauan jika menemukan pelaku pungli kemudian laporkan ke nomor telepon aduan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di 0811-311-57777. 

“Jika perlu pasang banner di setiap ruang layanan publik di Surabaya, jika ada yang melakukan pungli langsung laporkan,” katanya. 

Josiah mengingatkan Pemkot Surabaya untuk menjaga kerahasiaan pelapor. Karena itu terkait keamanan si pelapor. 

“Nah, ketika masyarakat aktif berperan ikut memberantas pungli, maka Wali Kota juga wajib melindungi warga yang melaporkan praktik pungli di lingkungan Pemkot Surabaya,” tegasnya. 

Josiah mengaku sering mendapatkan laporan bahwa warga yang mengetahui adanya pungli di sektor pelayanan publik takut melapor. Karena khawatir soal keamanannya dan terkena intimidasi. 

“Kami juga akan berkoordinasi dengan ketua DPD PSI Surabaya agar melibatkan kader dalam melindungi warga yang menjadi korban pungli,” pungkasnya 

Di sisi lain,  jika ada tindakan satu oknum yang melakukan pungli bisa merusak nama baik seluruh jajaran Pemkot Surabaya. (*)