DPRD Kabupaten Madiun-Pemkab Sepakati Perubahan APBD 2023, Cek 3 Fokus Utama Anggarannya

KETIK, MADIUN – APBD Kabupaten Madiun tahun 2023 resmi berubah. Setelah seluruh anggota DPRD setempat menyetujui penyesuaian APBD dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penandatangan Kesepakatan DPRD dan Bupati terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Rabu malam (20/9).

Sebelum pimpinan DPRD dan Bupati Madiun meneken kesepakatan perubahan APBD Kabupaten Madiun 2023, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan hasil pembahasan dengan tim anggaran Pemkab Madiun yang memuat garis besar pendapatan, belanja serta fokus anggaran  tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan dalam APBD Perubahan Kabupaten Madiun 2023 pendapatan daerah naik Rp 21 miliar dari ploting anggaran dalam APBD 2023.

‘’Pendapatan daerah semula Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,01 triliun atau naik Rp 21 Miliar,’’ terang Fery.

Tak hanya  pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah juga mengalami mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

‘’Belanjadaerah naik Rp 118 Miliar, Pembiayaan Daerah Naik Rp 100 miliar,’’ paparnya.

Budi Wahono juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Madiun mengatakan sesuai hasil pembahasan antara banggar dan tim anggaran pemkab Madiun pada 15-17 september 2023 dan singkronisasi yang dilakukan maka perubahan APBD 2023  difokuskan pada tiga hal.

‘’Pertama peningkatan sumber daya manusia berkualitas,’’ terangnya

Selain peningkatan SDM, peningkatan sarana dan infrastruktur dalam menunjang perekonomian dan layanan dasar masyarakat juga menjadi fokus perhatian DPRD dan Pemkab Madiun.

‘’Kerja dan program prioritas disesuaikan dengan situasi serta kondisi keuangan daerah yang terbatas, tak dapat sepenuhnya mengakomodir semuanya, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan guna disepakati bersama DPRD dalam rapat paripurna hari ini,’’ tegasnya  

Bupati Madiun Achmad Dawami Ragil Saputra mengapresiasi atas Perubahan APBD 2023 yang dapat disahkan tepat waktu dengan mengedepankan prinsip ekonomis, transparan dan akuntanel.

Meski begitu Kaji Mbing sapaan akrabnya menyatakan tak dapat mengakomodir semua aspirasi lantaran kondisi keuangan daerah, namun dia memastikan dalam APBD  perubahan tersebut dapat menjadikan kabupaten Madiun lebih baik di masa yang akan datang.

‘’Mewujudkan Madiun yang bermartabat, mandiri dan mampu mendorong lebih baik dimasa kini serta masa yang akan datang,’’ tegasnya.

Kaji Mbing mengatakan kondisi keuangan yang terbatas membuat pihaknya mengarahkan fokus pada program kerja super prioritas yang dikelola secara tertib, transparan dan akuntabel dan memperhatikan keadilan,  kepatuhan, serta sesuai visi-misi di RPJMD.

‘’Fokus untuk melakukan percepatan, menggerakkan perekonomian, serta meningkatkan fungsi pengawasan baik fungsional dan melekat,’’ tegasnya. (*)