DPRD Kabupaten Blitar Bahas APBD 2026, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum dalam Paripurna

KETIK, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi di Graha Paripurna DPRD, Selasa, 4 November 2025 malam.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Turut hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto, S.H., M.Si., Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, seluruh anggota dewan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ratna Dewi, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari Paripurna sebelumnya pada Senin, 3 November 2025, saat Bupati Blitar memberikan penjelasan resmi mengenai Raperda APBD 2026.

“Sesuai Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” jelasnya.

Tahap ini menjadi forum strategis bagi setiap fraksi untuk menyampaikan sikap politik, catatan kritis, serta usulan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

Pandangan umum dari masing-masing fraksi disampaikan melalui juru bicara secara bergiliran. Salah satu yang mendapat perhatian adalah penyampaian dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Aryo Nugroho.

Aryo menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pembangunan yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas tertinggi.

“Kami mendukung penuh iktikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” tegasnya.

Selain fokus pada infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka panjang atas keterbatasan fiskal.

“Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat,” tambah Aryo.

Fraksi juga memberikan apresiasi atas peningkatan investasi di Kabupaten Blitar, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ia mengingatkan agar perangkat daerah tetap konsisten dalam aspek penataan dan pengawasan perizinan, sehingga kualitas investasi tetap terjaga.

Rapat Paripurna PU Fraksi-Fraksi ini menjadi langkah kunci dalam memastikan APBD 2026 disusun secara cermat, proporsional, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Blitar. Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan krusial dalam proses pembahasan berikutnya bersama eksekutif.