KETIK, BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi menyatakan, jajaran DPRD akan mengawal seluruh rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan, yang dicantumkan dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2030.
"Peran DPRD dalam penyusunan dokumen Ranwal RPJMD 2025-2030 ini adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta dapat menuntaskan seluruh permasalahan maupun isu strategis lainnya," tandas Renie saat Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD, di Grand Sunshine Soreang, Senin 17 Maret 2025.
Anggota Dewan sebagai wakil rakyat, imbuh Renie, akan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, dalam proses penyusunan RPJMD melalui Forum Konsultasi Publik ini.
"Seluruh anggota Dewan akan memberikam masukan atau saran terkait prioritas pembangunan daerah, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan," kata Renie.
Baca Juga:
Kasus Dirut PT BDS Jadi Tersangka, DPRD Kabupaten Bandung Soroti Lemahnya Pengawasan BUMDSehingga, imbuh dia, DPRD dapat menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan sesuai dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung 2025-2045.
Renie mengapresiasi berkumpulnya para teknokrat terbaik Kabupaten Bandung dalam Forum Konsultasi Publik ini untuk urun rembug dan berdiskusi mendalam memikirkan arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun ke depan.
"Saya berkeyakinan yang hadir di forum ini mempunyai kepentingan dan komitmen bersama, yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas. Tentunya dengan berorientasi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung," kata dia.
Menurutnya, Ranwal RPJMD 2025-2030 akan menjadi kompas pembangunan bagi gerak langkah pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun ke depan.
Baca Juga:
Produksi Sampah 1.800 Ton per Hari, Waka DPRD Kabupaten Bandung Hailuki Dorong Terobosan Besar dan Kemitraan SwastaRenie menyatakan penyusunan Ranwal RPJMD 2025-2030 merupakan langkah dan tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah, dalam memetakan informasi awal mengenai data dan informasi pembangunan daerah. Antara lain data informasi berupa kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, serta permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, yang akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah lima tahun ke depan.
"Data dan informasi tersebut agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis secara obyektif kepada stakeholder pembangunan Kabupaten Bandung," jelas Renie.
Karena itu dalam menyusun Ranwal RPJMD 2025-2030, kata Renie, harus dapat mengurai permasalahan pembangunan dan isu stategis pembangunan daerah, yang ke depan akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan visi misi tujuan dan sasaran selama menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Dalam penentuan permasalah dan isu strategis pembangunan, Pemkab Bandung diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kinerja pembangunan, sesuai dengan target pembangunan lima tahun ke depan. Terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan perbaikan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam menunstaskan berbagai isu strategis, terutama beberapa aspek permasalahan yang sudah dipetakan di antaranya aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, aspek daya saing SDM, aspek daya saing infrastruktur, aspek daya saing ekonomi dan investasi serta aspek kesejahteraan.
Pimpinan Dewan dari Fraksi PKB ini menyatakan, pihaknya juga akan terus bersinergi dengan Pemkab Bandung dalam pelaksanaan program-program strategis yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, untuk dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
"Kami juga berharap adanya inovasi-inovaasi program yang lebih berpihak lagi kepada kepentingan masyarakat," ucap Renie.(*)
