DPRD Jatim Harap Penurunan Angka Kemiskinan LKPJ Gubernur Nyata, Bukan Hanya Data Statistik

KETIK, SURABAYA – DPRD Jatim menggelar sidang paripurna dengan pembahasan pandangan umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2024.

Dalam LKPJ itu kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan melampaui target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 sebesar 10,56 – 9,75 persen.

Bahkan, dalam laporan itu disebut Gubernur Jatim berhasil menurunkan 3,58 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0,66 persen.

Pandangan itu dibacakan juru bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Harisandi Savari yang menilai Pemerintah Provinsi harus memikirkan strategi, program dan kegiatan apa yang harus dilakukan di 17 kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

“Hal ini penting agar APBD Jawa Timur maupun sinergi dengan APBD kabupaten/kota, tidak tumpang tindih dalam program dan kegiatan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 17 daerah tersebut,” katanya, Rabu, 9 April 2025.

Sementara itu berkaitan dengan IKU tingkat pengangguran terbuka (TPT), fraksi PKS memberi apresiasi atas realisasi TPT tahun 2024 sebesar 4,19 persen yang memenuhi target RKPD Perubahan 2024 sebesar 5,4 persen - 3,81 persen.

Menurutnya angka TPT yang lebih baik dari angka nasional ini harus diimbangi dengan perbaikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan Jawa Timur khususnya di 17 kabupaten/kota yang masih memiliki angka TPT di atas Jawa Timur.

“Apa perhatian dan langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam memecahkan masalah ini jika dikaitkan dengan program dan kegiatan yang melibatkan APBD Jawa Timur 2024,” jelasnya.

Terkait dengan implementasi RKPD Perubahan 2024 khususnya tingkat prevalensi stunting, Fraksi PKS menanyakan perkembangan dan evaluasi sasaran, program dan kegiatan pada 19 OPD atau Dinas terkait.

Itu mengingat angka stunting pada 2023 masih tinggi, yakni sebesar 17,7  persen agar mencapai target 14 persen sesuai dengan RKPD Perubahan 2024 dan RPJMD Perubahan 2019-2024. 

“Fraksi meminta agar realisasi APBD untuk penanggulangan stunting, dapat tepat sasaran, bukan hanya untuk kegiatan seremonial koordinasi dan operasional saja, namun juga untuk kebutuhan gizi dan edukasi bagi orang tua dan balita stunting khususnya di 17 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi stuntingnya masih tinggi,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Guntur Wahono. Dia memberikan apresiasi atas capaian positif Jatim dalam menurunkan persentase penduduk miskin dari 10,35 persen pada Maret 2023 menjadi 9,56 persen pada September 2024.

“Penurunan sebesar 0,79 poin persentase ini tidak hanya melampaui target optimis sebesar 9,75 persen, tetapi juga menunjukkan adanya kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Capaian ini tentu memberikan harapan, terutama bagi masyarakat miskin yang selama ini berada dalam kondisi yang rentan,” katanya.

Akan tetapi, dia juga meminta agar capaian tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam. Yakni penyebab penurunan tersebut karena kebijakan yang terstruktur atau hasil dari tren makroekonomi dan efek lanjutan program nasional yang bersifat autopilot.

"Mengingat bahwa selama lima tahun terakhir, total anggaran pengentasan kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencapai Rp2,57 triliun, dengan sasaran program pada tahun 2024 mencapai 18.000 penerima manfaat di 13 kabupaten/kota, maka seharusnya dampaknya terasa lebih dalam dan merata, bukan hanya tampak pada angka statistik,” terangnya.

Guntur mencermati bahwa capaian Jawa Timur, meskipun membaik, masih tertinggal dibandingkan rerata nasional yang berada di angka 8,57 persen.

Bahkan Jawa Barat telah mencapai 7,46 persen dan Jawa Tengah berada pada posisi 9,58 persen.

“Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan di Jawa Timur masih memerlukan perbaikan dari sisi pendekatan dan efektivitas pelaksanaan. Terlebih, belum tampak narasi yang kuat dalam LKPJ yang menjelaskan keterkaitan antara anggaran yang besar dan perubahan struktural di masyarakat miskin, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap pekerjaan layak, atau keberhasilan pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkasnya. (*)