KETIK, SORONG – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, khususnya melalui mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut dirancang untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.

"RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," kata Habiburokhman dalam laporan pembahasan di DPR RI.

Dalam pembahasannya, Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan hasil penyempurnaan rancangan dari sebelumnya 67 pasal menjadi 74 pasal.

Baca Juga:
Dasco: UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judi Online

Adapun sejumlah poin penting dalam UU Perampasan Aset meliputi:

1. Perampasan aset hasil tindak pidana.

2. Mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang diatur undang-undang.

3. Penelusuran dan identifikasi aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Baca Juga:
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukuman Mati

4. Pengaturan jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas.

5. Perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip proporsionalitas.

6. Perlindungan pihak ketiga yang memiliki aset dengan itikad baik.

7. Pengembalian aset kepada negara dan korban tindak pidana.

8. Pengelolaan aset secara profesional, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan hingga penjualan.

9. Pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

10. Pemanfaatan teknologi informasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus memiliki batasan hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegasnya.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut dibangun di atas empat pilar utama, yakni asas dan ruang lingkup, prosedur perampasan aset, tata kelola dan transparansi, serta restorasi atau pemulihan yang berkeadilan.

Selain itu, UU Perampasan Aset juga membuka peluang pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang selama ini kesulitan memperoleh kembali hak-haknya.

"Dengan undang-undang ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujar Habiburokhman.

Melalui regulasi ini, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat.(*)