KETIK, JAKARTA – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Senin, 23 Februari 2026. Kunker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae dari Fraksi Partai Golkar.
Kunker dilakukan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap transparansi penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jatim.
Fokus pengawasan diarahkan pada validasi data penerima manfaat agar bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pimpinan Tim Kunker, Ridwan Bae, menegaskan bahwa alokasi bantuan ini harus bebas dari kepentingan politik dan titipan pihak tertentu.
Baca Juga:
Bupati Bandung Sampaikan Keluhan Warga Soal SLIK, Menteri PKP Langsung Beri Solusi KUR Perumahan"Kita harus pastikan program bedah rumah ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Validasi lapangan harus jujur dan transparan," kata Ridwan Bae dikutip, Selasa 24 Pebruari 2026.
Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiiman (P3KP) Jawa IV, alokasi BSPS Tahap I di Jawa Timur mencapai 4.849 unit.
Sebarannya mencakup wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi, seperti Kabupaten Pacitan (550 unit), Jombang (500 unit), Situbondo (300 unit), hingga Banyuwangi (250 unit).
Program yang mengusung semangat 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' ini diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan tenaga kerja dan material dari lingkungan sekitar.
Komisi V DPR meminta Ditjen Perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjamin kualitas material yang digunakan agar memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.
Baca Juga:
159 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kediri Diusulkan Masuk Program BSPS 2026"Dana stimulan ini adalah hak rakyat untuk memiliki hunian yang bermartabat. Kami akan pantau agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," pungkas Ridwan. (*)
