DPM Unitri Tegas Tolak Kenaikan Gaji DPR dan Tindakan Represif Aparat

KETIK, MALANG – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang kembali menunjukkan sikap kritis terhadap isu-isu sosial dan politik yang berdampak pada masyarakat kecil. Kali ini, DPM menyoroti wacana kenaikan gaji DPR serta tindakan represif  Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas.

Menurut Yohanes Umbu Ate, Ketua DPM Unitri, kedua peristiwa tersebut menunjukkan jurang ketidakadilan antara elit politik dan rakyat pekerja. DPR telah menerima gaji dan tunjangan besar masih mendorong kenaikan penghasilan, sementara ojol yang menjadi tulang punggung ekonomi informal justru menghadapi risiko keselamatan di jalan.

“Kenaikan gaji DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit merupakan bentuk ketidakpekaan. Lebih ironis lagi, rakyat pekerja justru mendapat perlakuan represif dari aparat yang seharusnya melindungi,” ujarnya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa menjadi wakil rakyat maupun aparat penegak hukum adalah amanah yang harus dijalankan untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkaya diri atau menindas masyarakat.

“Kami mengecam keras tindakan aparat Brimob yang menabrak ojol. Penegakan hukum yang adil dan transparan harus segera dilakukan agar kepercayaan rakyat terhadap negara tidak terkikis,” tegasnya.

DPM Unitri menekankan beberapa langkah penting, antara lain menolak rencana kenaikan gaji DPR, mendesak perlindungan bagi pekerja informal, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik.

“Menjadi wakil rakyat dan aparat negara berarti mengemban tanggung jawab moral. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan rakyat yang lebih luas,” tambahnya.

Melalui pernyataan ini, DPM berharap masyarakat dan mahasiswa dapat lebih kritis terhadap kebijakan publik dan mendorong terciptanya keadilan sosial.

“Kami menyerukan keadilan untuk rakyat, hentikan kekerasan, dan tolak kenaikan gaji DPR. Seluruh DPM Malang Raya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia akan terus mengawal isu ini agar rakyat mendapat perlindungan dan keadilan,” pungkasnya.(*)