KETIK, MALANG – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan Dialog Kebangsaan di Auditorium Sains & Teknologi Lantai 4 pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
Forum diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber yang memantik semangat kritis, yaitu Tiyo Ardianto (Aktivis & Ketua BEM KM UGM periode 2025–2026) dan Yayuk Whindari, M.H., LL.M.
Kegiatan dibuka secara resmi dengan sambutan dari Wakil Dekan III, Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H., serta diikuti oleh mahasiswa semester 1 dan 3 Program Studi HTN Fakultas Syariah UIN Malang.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah berdasarkan hukum konstitusi. Selama diskusi berlangsung, para peserta tampak antusias dan bersemangat merespons serta mengkritik kondisi negara saat ini.
Ketua Program Studi HTN UIN Malang, Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., menyampaikan Dialog Kebangsaan ini merupakan ruang diskusi untuk membahas dinamika ketatanegaraan terkini. Ia menegaskan pentingnya forum akademis sebagai sarana bertukar pikiran secara jernih, sehat, kritis, dan solutif tanpa kehilangan arah pemersatu.
Baca Juga:
Warga Malang Berdonasi Rp11 Juta dan Borong Dagangan PKL untuk Peserta Demo"Kita memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk menjaga, merawat, dan mengawal arah perjalanan bangsa ini agar tetap setia pada koridor hukum, demokrasi, dan Pancasila," ujar Musleh Harry.
"Dialog Kebangsaan hari ini hadir di momentum yang sangat tepat. Saat ini, bangsa kita dihadapkan pada dinamika ketatanegaraan yang dinamis, tantangan global, serta ujian terhadap tenun kebangsaan kita," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan cakrawala berpikir yang luas. Musleh Harry juga mengajak mahasiswa membedah persoalan bangsa menggunakan analisis hukum tata negara yang tajam dengan tetap menjunjung tinggi persatuan.
Baca Juga:
Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Videotron Balai Kota Malang Malah Tayangkan Capaian KabinetPada kesempatan yang sama, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Malang, Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H., menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa HTN yang telah menginisiasi ruang diskusi kritis ini.
Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, ia menuturkan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi melalui kritik yang berani. Namun, ia menekankan keberanian berargumentasi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan etika.
"Keberanian harus disertai argumentasi yang kuat, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta etika dalam menyampaikan pendapat. Sebab, demokrasi membutuhkan kritik yang konstruktif, dialog yang terbuka, dan penghormatan terhadap perbedaan," jelas Miftahul Huda.
"Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, kita juga perlu menjadikan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai landasan dalam memahami persoalan kebangsaan," imbuhnya.
Ia berharap, dialog ini tak hanya menjadi forum bertukar pendapat tetapi juga ruang membangun kesadaran konstitusional dan memperkuat tanggung jawab mahasiswa terhadap masa depan bangsa.
Melalui kegiatan dialog kebangsaan ini, Fakultas Syariah UIN Malang terus berkomitmen untuk memberikan ruang bagi mahasiswa mengembangkan jiwa berpikir kritis dengan berdasarkan pada hukum konstitusi yang telah menjadi pembelajaran selama perkuliahan.(*)