DKPP RI Terima 8.000 Aduan, 709 di Antaranya Berujung Pemberhentian

KETIK, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) telah menerima sebanyak 8.000 lebih aduan pelanggaran kode etik dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan 709 aduan di antaranya berujung pada sanksi pemberhentian tetap. 

Ketua DKPP RI Edy Lugito mengungkapkan, dalam kurun waktu tahun 2023, ada sebanyak 289 laporan aduan masyarakat yang masuk ke DKPP. Dimana total penyelenggara Pemilu yang menjadi teradu berjumlah sebanyak 431 oknum.

"Ada 10 oknum di antaranya dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dan 235 lainnya direhabilitasi," ungkapnya dalam acara Rakornas Penyelenggara Pemilu yang digelar di hotel Grand Sahid Jakarta 7-9 November 2023.

Banyaknya aduan ke DKPP RI tersebut menunjukkan betapa dinamika yang luar biasa telah terjadi di dalam tubuh penyelenggara pemilu. Di mana setiap keputusan yang diambil membutuhkan waktu dan tenaga yang tak sedikit.

Utamanya karena setiap keputusan yang diambil oleh DKPP akan sangat berdampak pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu. "Oleh karena itu layak bila anggaran DKPP ditambah 200 persen" sebutnya. 

Bahkan, kata Edy mulai tahun depan DKPP RI akan memiliki kantor sendiri. Letaknya tidak menjadi satu dengan kantor Bawaslu RI seperti saat ini. "Tahun depan kami sudah punya kantor sendiri," katanya. 

Sementara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam acara Rakornas itu menegaskan pentingnya tugas dan fungsi DKPP.

"DKPP harus berani tegas dan mengontrol. Kalau ada yg salah ya harus tegas diluruskan," tegasnya. 

Selanjutnya orang nomor satu di RI itu menyatakan, bahwa Pemilu harus demokratis

"Ada yang bilang Pemilu katanya bisa diintervensi dari mana-mana. Padahal di setiap TPS ada saksi dari mana-mana. Pemilu ini sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja," tegasnya. 

Presiden Jokowi berpesan agar jangan sampai ada yang coba-coba untuk melakukan intervensi terhadap DKPP. Karena DKPP merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang tugasnya dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

"Karena itu semua jajaran penyelenggara pemilu agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detil. Harus dicek diawasi dan turun langsung melihat di lapangan. Harus dicek dengan menggunakan teknologi terkini. Lakukan dengan maksimal apalagi anggarannya sudah meningkat 200 persen," ujarnya. 

Terakhir Presiden RI ke- 7 itu bercerita terkait acara makan siangnya bersama dengan sejumlah Calon Presiden (Capres) yang kelak akan menggantikannya.

Acara makan siang bersama itu bertujuan untuk mengajak ketiganya untuk tetap mengedepankan tali silaturahmi. "Saling bersaing dan berkompetisi silakan, dan perbedaan politik itu merupakan hal biasa dan wajar. Namun tali silaturahmi tetap harus jalan. Jangan sampai yang di atas makan bersama tapi di bawah malah saling bersitegang. Ini pesta demokrasi, harusnya rakyat bersukacita. Bukan justru resah dan sedih," katanya. 

Tak lupa, Presiden Jokowi yang akan segera purna tugas berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu agar tetap menjaga integritas sehingga akan menghasilkan Pemilu dan pemimpin yang berkualitas.

"Jadikan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa. Sehingga kelak akan muncul gagasan yang baik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia kita tercinta ini," pungkasnya.(*)