DKD Sulawesi Selatan Menolak dan Walk Out dari Musppanitra Nasional 2023

KETIK, JAKARTA – Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwarda Sulawesi Selatan menolak hasil Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra (Musppanitra) Nasional 2023. Mereka juga walk out dari forum yang berlangsung di Banda Aceh pada 28 hingga 30 November 2023.

Ada beberapa poin catatan yang membuat DKD Sulsel memilih untuk menolak dan keluar dari Musppanitra 2023. Pertama adalah soal penyelenggaraan yang dinilai terlalu singkat dan prematur.

"Dewan Kerja Nasional telah menetapkan standar yang sangat rendah dalam proses diskursus dari sebuah satuan bina dan wadah kaderisasi utama Gerakan Pramuka dalam mempersiapkan kepemimpinananya," tulis rilis yang diterima media online nasional Ketik.co.id, Kamis (30/11/2023).

DKN juga dinilai mengabaikan PPDK 005 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi pedoman utama Dewan Kerja. Hal itu dianggap menjadi contoh buruk dan preseden yang sangat mencederai nilai-nilai Gerakan Pramuka.

Absennya DKD Jawa Timur dalam Musppanitra 2023 juga menjadi catatan DKD Sulsel dan menggambarkan bahwa forum tersebut tidak inklusif. Bahkan, DKN dinilai bungkam, padahal ketidakhadiran DKD Jatim seharusnya menjadi isu utama dalam pembahasan.

Laporan pertanggungjawaban DKN periode 2018-2023 juga disorot oleh DKD Sulsel karena hanya berjumlah 27 halaman. Seharusnya LPJ DKN lebih tebal karena berisi informasi penting sebagai bahan evaluasi.

"Laporan Pertanggungjawaban DKN 2018-2023 hanya berasal dari sudut pandang kuantitatif, tanpa sedikitpun menjabarkan secara kualitatif," lanjut rilis DKD Sulsel.

Gelaran Musppanitra 2023 juga dinilai tendensius dan mencerminkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Ada upaya untuk memaksakan aklamasi yang dinilai catat prosedural dan menafikan PPDK 005 Tahun 2017.

"Maka dengan ini, Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita atas matinya dinamika dan idealisme dalam lembaga kaderisasi utama dan mekanisme sentral Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Indonesia, dan Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan menyatakan sikap tak mengakui keputusan-keputusan yang membunuhnya," tutup rilis tersebut.(*)