Disorot Mahasiswa, Anggota DPRA Asal Abdya Terancam Sanksi Sosial dan Politik

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Gelombang kritik terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 kian menguat. Kali ini, suara keras datang dari kalangan mahasiswa yang menilai para wakil rakyat asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) gagal menjalankan fungsi representasi secara maksimal.

Marisi Saputra, salah seorang mahasiswa asal Abdya secara tegas menyebut para legislator tersebut “mati suri”, alasannya karena wakil rakyat dinilai tidak menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat yang telah mengantarkan mereka ke kursi parlemen provinsi.

“Kami mengirim mereka ke Banda Aceh bukan hanya untuk mengisi kursi dan menerima tunjangan, tetapi untuk memperjuangkan anggaran dan kebijakan yang bisa mengubah wajah Dapil 9, khususnya Abdya,” ujarnya, Minggu, 26 April 2026.

Menurut Marisi, kekecewaan publik bukan tanpa alasan. Abdya yang dikenal sebagai salah satu basis suara terbesar di Dapil 9 justru dinilai belum merasakan manfaat signifikan dari keberadaan para wakilnya di tingkat provinsi.

"Berbagai persoalan mendasar, mulai dari sektor pertanian hingga infrastruktur pendukung ekonomi, hingga saat ini masih berjalan di tempat. Sangat jauh dari yang diharapkan oleh rakyat," sebutnya.

Sebagai daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor agraria, Abdya membutuhkan intervensi kebijakan yang kuat, khususnya terkait stabilitas harga gabah, perbaikan serta modernisasi sistem irigasi, hingga dukungan anggaran bagi petani. Namun, hingga kini, advokasi di tingkat provinsi dinilai belum menunjukkan hasil yang konkret.

Tak hanya itu, pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai alokasi anggaran tersebut lebih banyak diarahkan pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan riil masyarakat luas.

“Faktanya, hingga hari ini, kami merasa dianaktirikan dalam pembangunan provinsi. Kami tidak butuh retorika,” kata Marisi dengan nada kecewa.

Marisi yang juga dikenal sebagai salah satu mahasiswa yang ketol menyorot kebijakan publik di Aceh itu juga menilai kritik tersebut perlu dijadikan bahan refleksi. Ia menyebut fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus dijalankan secara seimbang dan transparan agar kepercayaan publik tidak terus tergerus.

“Jika memang ada persepsi ketimpangan pembangunan, maka tugas anggota dewan adalah menjelaskan sekaligus membuktikan kinerjanya dengan data dan capaian yang terukur,” ujarnya.

Mahasiswa pun mengingatkan, sisa masa jabatan saat ini menjadi momentum terakhir bagi para legislator untuk memperbaiki kinerja dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

“Jika dalam sisa masa jabatan ini tidak ada perubahan pola kerja, rakyat Abdya siap memberikan sanksi sosial dan politik pada pemilu mendatang,” tegas Marisi.

Kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa ekspektasi publik terhadap wakil rakyat tidak lagi bisa dijawab dengan janji, melainkan harus dibuktikan melalui kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (*)