Disdikbud Jombang Alokasikan Rp2,92 Miliar untuk Rehabilitasi 25 Sekolah Negeri

KETIK, JOMBANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,92 miliar untuk merehabilitasi 25 sekolah negeri pada 2026 guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Program tersebut meliputi rehabilitasi enam Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 19 Sekolah Dasar Negeri (SDN). Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung paling lambat Agustus 2026 sehingga fasilitas dapat digunakan secara optimal pada tahun ajaran baru.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Jombang Eko Sisprihantono di Jombang, Senin, mengatakan rehabilitasi enam SMPN didanai APBD 2026 dengan nilai sekitar Rp1,122 miliar.

"Pekerjaan sudah dimulai sejak Juni dan ditargetkan selesai paling lambat Agustus agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu terlalu lama," katanya, Selasa, 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan pekerjaan meliputi rehabilitasi ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Jombang, laboratorium SMPN 2 Ploso, pembangunan ruang kelas baru di SMPN 4 Jombang dan SMPN 1 Diwek, serta rehabilitasi ruang guru dan ruang kepala sekolah di SMPN 2 Jogoroto dan SMPN 2 Sumobito.

Menurut Eko, seluruh paket pekerjaan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung karena nilai proyek di bawah Rp400 juta dan diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Durasi pekerjaan berkisar antara 60 hingga 90 hari sesuai tingkat kesulitan masing-masing proyek. Beberapa paket rehabilitasi juga telah memasuki tahap pemeriksaan sebelum proses serah terima.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada penyedia jasa apabila tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.

"Apabila terjadi keterlambatan, penyedia dikenakan denda sebesar satu per seribu per hari dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Salah satu proyek rehabilitasi yang sedang berlangsung berada di SMPN 2 Sumobito dengan nilai kontrak Rp269,7 juta.

Kepala SMPN 2 Sumobito Bambang Djoko Soejono mengatakan usulan rehabilitasi telah diajukan sejak 2023 dan baru terealisasi pada tahun ini.

Selama proses pembangunan, ruang guru dan ruang kepala sekolah dipindahkan sementara ke laboratorium IPA dan ruang kelas, sedangkan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan sistem pergantian ruang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Jombang Rhendra Kusuma mengatakan rehabilitasi juga dilakukan di 19 SD negeri dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar yang berasal dari APBD dan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jombang.

Menurut dia, sebanyak 14 proyek dibiayai APBD, sedangkan lima proyek lainnya menggunakan dana Pokir.

"Pekerjaan dimulai sejak Juni dengan waktu pelaksanaan antara 45 hingga 60 hari, tergantung jenis pekerjaan," katanya.

Ia menjelaskan rehabilitasi mencakup pembangunan toilet, musala, ruang kelas, perpustakaan, gedung serbaguna, lapangan olahraga, pagar, gapura, hingga fasilitas sanitasi di sejumlah SD negeri.

Rhendra menambahkan enam proyek rehabilitasi telah selesai lebih cepat dari jadwal, di antaranya di SDN Godong, SDN Ploso, SDN Sepanyul, SDN Mojokrapak 2, dan SDN Tampingmojo.

Disdikbud Jombang berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga sarana pendidikan yang telah direhabilitasi dapat mendukung proses belajar mengajar secara maksimal pada tahun ajaran baru.(*)