Disambangi Ketum PSSI, Menkumham: Paspor Lama Pemain Naturalisasi Sudah Diserahkan

KETIK, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Atgas mendukung penuh misi PSSI untuk meloloskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026.

Hal ini disampaikan Menkumham Supratman Andi Atgas saat bertemu Ketum PSSI, Erick Thohir di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024. Salah satunya terkait program naturalisasi.

"Mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama terkait dengan naturalisasi ini, akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026," ujar Supratman, dilansir dari situs resmi PSSI.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menegaskan, program naturalisasi memang ditujukan untuk memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Langkah ini merupakan sesuatu yang terhormat dan lumrah dilakukan, mengingat Indonesia bukan satu-satunya negara dengan program naturalisasi.

"Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Semua terbuka. Saya dan Pak Menteri, fokusnya pada talenta terbaik, pilihannya adalah pemain yang punya darah Indonesia," ucap Erick.

"Tidak ada program jangka pendek, semua berkesinambungan. Insyaallah ini bisa jadi percepatan prestasi kita semua," imbuhnya lagi.

Selain itu, Supratman turut buka suara terkait klaim pemain naturalisasi Timnas Indonesia masih menyimpan paspor lamanya, meski sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Ia mengatakan bila Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim telah menjelaskan perihal paspor pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

"Karena itu, sekali lagi, terkait dengan keberadaan paspor kan sudah dijawab oleh Dirjen Imigrasi. Sudah clear pernyataan Dirjen Imigrasi," ucap Supratman.

"Bahwa paspor yang bersangkutan sudah diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Imigrasi terutama yang sudah diambil sumpahnya," terangnya.

Saat ini, Timnas Indonesia mempunyai 12 pemain naturalisasi yang aktif. Sebelas pemain di antaranya pernah memiliki kewarganegaraan Belanda, yaitu Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Idzes, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick, dan Ragnar Oratmangoen.

Sementara itu, satu pemain lainnya, Jordi Amat, sebelumnya adalah warga negara Spanyol. Aturan di Indonesia tidak mengenal kepemilikan paspor ganda, begitu juga dengan Belanda. 

Kedua negara menganut satu kewarganegaraan. Kecuali Spanyol, yang mengizinkan kewarganegaraan ganda.

"Satu, naturalisasi itu ada dua. Ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa," ungkap Supratman lagi.

Pria kelahiran Soppeng, 28 September 1969 ini memberikan contoh naturalisasi istimewa diberikan kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, dua pemain keturunan kelahiran Belanda, yang sedang diproses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Yang kami lakukan terhadap dua pemain itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa naturalisasi istimewa? Karena memang kami mempunyai cita-cita supaya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia," ucap Supratman.

"Ini programnya Presiden Jokowi, juga program Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Makanya, kami melakukan gerak cepat atas permintaan dari PSSI," ungkap Supratman.

Selain program naturalisasi, Erick juga menyampaikan training center (TC) Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan diresmikan pada 11 Oktober 2024.

Menteri BUMN ini memastikan pembukaan pusat pelatihan Timnas Indonesia di IKN itu akan dihadiri Presiden RI, Jokowi dan Presiden FIFA, Gianni Infantino.

"Insyaallah Pak Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu Presiden FIFA, mendarat dari ASEAN Summit pada 10 Oktober 2024," ujar Erick Thohir.

"Lalu pembukaan TC di IKN pada 11 Oktober 2024. Sekalian tanda tangan official opening. Presiden FIFA yang bakal menandatanganinya," paparnya.

FIFA melalui programnya, FIFA Forward, ikut membiayai pusat pelatihan Timnas Indonesia, di IKN, sebesar Rp85,6 miliar. Sementara itu, pemerintah menganggarkan Rp95 miliar. Jadi, totalnya Rp180,6 miliar.(*)