Direktur BPR Lebak Sejahtera Dukung Penguatan Peran Strategis BPR/BPRS dalam Pembiayaan UMKM

KETIK, YOGYAKARTA – Penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan teknologi informasi di sektor perbankan.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pelatihan bertajuk “Penguatan Peran Strategis BPR/BPRS melalui Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dan Penyelenggaraan Teknologi Informasi” yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis 15 Oktober 2026.

Direktur BPR Lebak Sejahtera, Abdul Mukti, menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan kapasitas dan peran BPR/BPRS tersebut. 

Mukti mengatakan bahwa kegiatan semacam ini menjadi kesempatan bagi pelaku industri BPR/BPRS untuk berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

“Bagi kami, kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat peran BPR dalam mendukung pembiayaan UMKM. BPR memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal sehingga perlu terus meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah,” ujar Abdul Mukti saat dihubungi oleh ketik.com.

Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. 

Sebagai sektor usaha yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi daerah, UMKM membutuhkan dukungan layanan keuangan yang dapat menjangkau kebutuhan usaha secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menuntut BPR/BPRS untuk terus beradaptasi. Pemanfaatan teknologi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga dengan kualitas pelayanan, keamanan transaksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Mukti menilai, penguatan kedua aspek tersebut perlu berjalan beriringan. Kemudahan pembiayaan perlu didukung oleh tata kelola yang baik serta sistem teknologi informasi yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

“BPR tidak cukup hanya hadir sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan. Kami juga perlu terus berbenah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat terus dijaga,” katanya.

Ia berharap, pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi BPR/BPRS, tidak hanya dalam menambah pengetahuan, tetapi juga dalam mendorong penerapan praktik yang lebih baik di masing-masing lembaga.

Menurut Mukti, kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang terus berkembang. Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, BPR/BPRS diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi intermediasi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah.

“Harapannya, kegiatan seperti ini tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret di masing-masing BPR/BPRS. Dengan demikian, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ujar Mukti.

Pelatihan yang diselenggarakan PERBAMIDA tersebut mengangkat dua isu penting bagi industri BPR/BPRS, yakni perluasan akses pembiayaan UMKM dan penguatan penyelenggaraan teknologi informasi. Keduanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas lembaga keuangan daerah agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri perbankan. (*)