Dinsos Halsel Fokus Lansia di 2026

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Halmahera Selatan akan memusatkan program kerja tahun 2026 pada rehabilitasi sosial, terutama bagi lanjut usia (lansia) sebagai kelompok rentan dalam struktur sosial.

Kepala Dinsos Halmahera Selatan (Halsel), Fajri Subhi Kambey, menyampaikan fokus tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar lansia melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan berbasis asesmen kebutuhan.

“Bantuan yang diberikan seperti kursi roda dan alat bantu dengar. Penyalurannya tidak lagi berbasis zonasi, tetapi disesuaikan dengan permohonan serta kebutuhan yang masuk ke dinas,” ujar Fajri Selasa 20 Januari 2026.

Ia menjelaskan, pola penyaluran tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Fajri menambahkan, jika tidak terjadi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), maka sejumlah program yang sebelumnya dijalankan berdasarkan zonasi akan kembali dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemerataan.

“Program seperti bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pembentukan Karang Taruna, dan program sosial lainnya tetap akan berjalan,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026, Dinas Sosial tetap menjadikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai orientasi utama kebijakan pelayanan sosial.

Sementara itu, kinerja anggaran Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat serapan yang cukup tinggi, yakni 89,69 persen, sebagai indikator capaian pelaksanaan program.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp6,63 miliar, realisasi anggaran tercatat Rp5,94 miliar, dengan sisa anggaran sekitar Rp686 juta, yang masih berada dalam batas kewajaran fiskal.

Serapan tertinggi terjadi pada program rehabilitasi sosial yang mencapai 99,98 persen, kemudian diikuti program perlindungan dan jaminan sosial sebesar 99,17 persen, serta program penanganan bencana sebesar 99,27 persen.

Untuk program pemberdayaan sosial, Dinsos Halsel mencatat realisasi 98,20 persen, sedangkan program penunjang urusan pemerintahan daerah mencapai 86,8 persen.