Dinilai Salah Bernerasi, Aliansi LSM Ber-SKP, Gruduk Fraksi PDI Perjuangan Situbondo

KETIK, SITUBONDO – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat ber-SKP yang tergabung dalam perwakilan LSM Garda, Penjara, Penjara Indonesia, Koreksi, Madas Sedarah, Teropong Timur, GMI, LPKAN, Perkasa, menggeruduk Gedung DPRD Situbondo.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang menyebutkan bahwa masyarakat berobat ke rumah sakit harus jual hewan ternak bahkan pinjam uang kepada rentenir, Rabu 8 Juli 2026.

Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Ningsih pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan Hari Kamis 2 Juli 2026 membeberkan tentang defisit anggaran di tiga rumah sakit milik pemerintah tersebut, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan di media sosial Grop WhatsApp.

Saat membacakan pemandangan umumnya, Ningsih mempertanyakan tata kelola anggaran di tiga RSUD, yakni RSAR Situbondo yang disebut mengalami defisit Rp3,3 miliar, RSUD Besuki sebesar Rp10,07 miliar, dan RSUD Asembagus sebesar Rp5,4 miliar.

Selain itu, Ningsih juga mempertanyakan alokasi floating anggaran, baik dari program daerah Berantas dan Brantas Plus maupun dari Pemerintah Pusat melalui klaim BPJS Kesehatan dengan skema INA-CBG’s.

Dalam pandangan umumnya, Ningsih juga menyoroti keluhan warga miskin dan masyarakat kelas ke bawah dan menengah yang masih merasakan minimnya pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit plat merah ini.

Bahkan, Ningsih juga mengklaim bahwa ada warga yang terpaksa menjual ternak hingga berutang kepada rentenir demi memperoleh pelayanan kesehatan yang layak layak.

Berangkat dari persoalan diatas, Aliansi LSM ber-SKP mendatangi Gedung DPRD Situbondo dan mempertanyakan narasi yang dibacakan Ningsih pada Rapat Paripurna sepekan yang lalu.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD itu, para perwakilan LSM mendesak agar fraksi PDI Perjuangan membuka data “by name by address” terkait pernyataan yang disampaikan Ningsih tersebut. Mereka menilai narasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat.

Syaiful Bahri juru bicara LSM Ber-SKP mengatakan, kedatangannya bersama rekan sejawat ke Gedung DPRD Situbondo untuk menanyakan, benarkah ada masyarakat yang sampai menjual ternak hanya untuk berobat ke rumah sakit?

“Kalau memang ada masyarakat miskin berobat sampai menjual hewan ternak dan pinjam uang dari rentenir, maka kami siap membantu mengembalikan uang yang dipinjam itu. Tapi kalau tidak, jangan sampai ini menjadi narasi yang menyesatkan,” ujar Syaiful Bahri.

Tak hanya itu yang disampaikan Syaiful Bahri selaku Ketua Satgas Anti Premanisme, namun dia membawa koper berisi uang. “Apabila Fraksi PDI Perjuangan mau memberitahu siapa masyarakat yang berobat ke rumah sakit sampai hutang ke rentenir, maka uang ini disiapkan untuk membantu masyarakat tersebut,” tegas Bang Ipoel, panggilan akrab Syaiful Bahri.

Pembina Pemuda Garda Sakera, Bang Ipeol, menyayangkan narasi yang disampaikan ke publik apabila tidak disertai data konkret. “Saya minta kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak belit belit menjawab pertanyaan kami terkait identitas warga yang berobat ke rumah sakit menjual hewan ternak dan bahkan pinjam uang kepada rentenir,” tegas Bang Ipoel.

Ia mengatakan, gabungan LSM bahkan siap bergotong royong membantu warga tersebut apabila data yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan benar adanya. “Mereka siap menggalang dana hingga menjaminkan BPKB demi membantu warga yang membutuhkan biaya untuk berobat itu,” jelasnya.

Namun sayangnya, Bang Ipoel bersama gabungan LSM tersebut, mengaku kecewa karena dalam audiensi tersebut pihaknya tidak memperoleh jawaban yang dianggap konkret dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Karena tidak ada jawaban yang konkret dari Fraksi PDI Perjuangan, maka kami mengadukan akun TikTok yang menyebarkan potongan video tersebut ke Mapolres Situbondo karena dinilai meresahkan masyarakat,” pungkas Bang Ipoel.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Rudi Afianto, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan fraksi dalam forum resmi DPRD, bukan pernyataan pribadi. Dia menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pelayanan kesehatan di daerah.

“Substansinya bukan pada jual sapi atau kambing, tetapi bagaimana pelayanan kesehatan bisa lebih baik. Kami menyampaikan itu sebagai bentuk aspirasi dan keluhan yang kami terima dari masyarakat,” ujar Rudi.

Ia juga menambahkan bahwa dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Namun, pihaknya tidak dapat memaksa semua pihak untuk memiliki persepsi yang sama terhadap narasi yang disampaikan di ruang publik, termasuk melalui media sosial. (*)