Diduga Timbun Solar Subsidi dari SPBU Susoh, Isu Mobil "Si Bos" dan Bekingan Tersebar

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar mencuat di SPBU Pantai Pirak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Di tengah kelangkaan yang dikeluhkan warga, beredar informasi adanya mobil besar yang diduga tidak layak jalan namun tetap bisa mengisi hingga 200 liter solar per hari.

Situasi ini memantik kegelisahan publik. Hampir setiap hari, antrean kendaraan mengular hingga ke badan jalan. Nelayan, petani, hingga sopir angkutan harus menunggu berjam-jam, bahkan tak jarang pulang tanpa membawa solar.

“Solar sering kosong. Kami antre lama, tapi kadang tidak kebagian,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kuota dan Sistem Barcode Dipertanyakan

Administratur SPBU Susoh, Raudah, membantah adanya pelanggaran. Ia menegaskan bahwa pengisian solar telah mengikuti ketentuan kuota berbasis sistem barcode yang terhubung secara digital.

“Setahu saya, kapasitas harian mobil besar 200 liter dan mereka mengisi sesuai kuota yang ada di barcode. Tidak bisa diisi lebih karena terbaca di sistem,” ujarnya, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia merinci, kuota pengisian solar di SPBU tersebut yakni kendaraan roda enam ke atas maksimal 200 liter per hari, mobil pribadi berbahan bakar solar 60 liter, serta angkutan umum sekitar 80 liter.

Namun, dugaan muncul ketika satu kendaraan disebut-sebut dapat melakukan pengisian berulang dengan menggunakan barcode dan pelat nomor berbeda. Menanggapi hal itu, pihak SPBU berdalih operator telah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, sejumlah kendaraan juga diduga kerap melakukan pengisian secara bolak-balik dalam satu hari yang sama, disebut-disebut petugas SPBU seolah membiarkan hal tersebut terjadi.

“Operator kami sudah bekerja sesuai prosedur. Setiap pagi selalu diingatkan untuk menjalankan sesuai SOP,” katanya.

Stok Terbatas, Celah Permainan Terbuka

Pengawas SPBU Susoh, Akhyar, mengakui stok solar memang terbatas. Pasokan dari Pertamina disebut hanya 8 ton Bio Solar per hari (kecuali Minggu), Pertalite 16 ton per hari (kecuali Minggu), Pertamax 8 ton per minggu, dan Dexlite 8 ton per bulan.

Dengan kuota Bio Solar hanya 8 ton per hari, pengisian dalam jumlah besar oleh kendaraan tertentu berpotensi mempercepat habisnya stok. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas ekonomi harian.

“Pengawasan kita dalam menyalurkan BBM hanya sebatas di lingkungan SPBU. Jika sudah di luar, kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan dipergunakan untuk apa,” kata Akhyar.

Ia juga menjelaskan sistem akan melakukan pembaruan (refresh) pada pukul 00.00 WIB. Artinya, kendaraan yang mengisi menjelang tengah malam secara sistem bisa kembali mengisi setelah melewati pukul tersebut. Namun, SPBU Susoh disebut hanya beroperasi hingga pukul 00.00 WIB.

Celah inilah yang dinilai publik perlu diaudit secara serius, terutama jika benar ada dugaan permainan barcode dan identitas kendaraan.

Isu “Si Bos” dan Dugaan Bekingan

Yang lebih mengkhawatirkan, beredar kabar bahwa mobil besar yang diduga melakukan pengisian berulang itu disebut milik seorang “Si Bos” dan diduga mendapat bekingan. Jika dugaan ini terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran teknis, melainkan indikasi kuat penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

"Informasinya kendaraan itu stok untuk Si Bos," ujarnya.

BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor produktif. Ketika distribusinya diduga dimonopoli segelintir pihak, yang terjadi bukan sekadar antrean panjang, tetapi ketidakadilan struktural.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh terhadap distribusi solar di SPBU Susoh dinilai mendesak, mulai dari transparansi data barcode, rekaman CCTV, hingga verifikasi kendaraan penerima kuota.

Tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparansi distribusi, kelangkaan solar akan terus berulang. Dan di balik antrean panjang itu, kepercayaan publik terhadap tata kelola energi negara perlahan bisa terkikis.(*)