KETIK, JAKARTA – Pemerintah bersama Komisi X DPR RI membahas penyesuaian anggaran pendidikan untuk 2027 dengan fokus pada penguatan akses dan kualitas pendidikan. Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan siswa, guru, sekolah, mahasiswa, hingga dosen di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.
Dikutip dari unggahan Instagram resmi DPR RI, Kamis, 24 September 2026, anggaran pendidikan diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan yang muncul di setiap jenjang. Dalam pembahasan tersebut, Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membahas sejumlah penyesuaian anggaran untuk 2027.
Untuk pendidikan dasar dan menengah, anggaran yang dibahas mencapai Rp89,1 triliun. Alokasi tersebut mencakup dukungan bagi kebutuhan guru, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta berbagai program yang ditujukan untuk siswa dan sekolah.
Salah satu program yang disiapkan adalah uji coba pendidikan dasar gratis untuk jenjang SD dan SMP. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 19,48 juta siswa. Anggaran pendidikan dasar dan menengah juga mencakup revitalisasi satuan pendidikan serta penguatan digitalisasi di sekolah.
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, pagu anggaran yang dibahas mencapai Rp66,44 triliun. Salah satu alokasi yang mendapat tambahan adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Anggarannya bertambah sekitar Rp1,067 triliun untuk mendukung 110.620 mahasiswa baru.
Baca Juga:
Jamaluddin Idham Berduka, Sebut Sjamsul Kahar Putra Terbaik Dunia Pers di AcehDukungan juga diberikan kepada perguruan tinggi swasta melalui tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar yang ditujukan untuk 370 PTS. Selain itu, anggaran pendidikan tinggi mencakup dukungan terhadap kesejahteraan dosen, termasuk dosen non-PNS.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan perencanaan anggaran perlu disiapkan lebih awal agar kebutuhan pendidikan dapat diantisipasi sejak awal.
“Perencanaan penganggaran kita lebih matang di awal, supaya kita bersiap. Jangan sampai kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang baru muncul di tengah jalan, padahal sebenarnya sudah bisa kita antisipasi sejak awal,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin juga menilai dukungan anggaran untuk pendidikan tinggi perlu diperkuat. Ia menyebut beasiswa sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan dan mendukung pagu Rp66,44 triliun untuk pendidikan tinggi. (*)