Dianggap Berhasil, Pj Kades di Jember Justru 'Didemo' Warga ke Kantor Kecamatan

KETIK, JEMBER – Lazimnya pejabat didemo untuk diganti. Namun, sekitar 250 warga Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember justru menggelar demonstrasi agar pemimpin di desanya itu tidak diganti karena dianggap berhasil.

Ratusan warga tersebut mendatangi Kantor Kecamatan Pakusari, Senin, 9 Februari 2026. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pergantian Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Patemon yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu besok, 11 Februari 2026. 

Aksi tersebut muncul setelah beredar informasi di tengah masyarakat bahwa Pj Kades Patemon, Siti Muslihatin, akan digantikan oleh Kasi PMKS Kecamatan Pakusari, Mujiono. Kabar itu memicu kekhawatiran warga yang selama ini menilai kepemimpinan Siti Muslihatin berjalan baik dan kondusif.

Sejak pagi hari, massa yang mayoritas merupakan warga asli Patemon berkumpul di kantor kecamatan. Mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada unsur Muspika, pihak kecamatan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes). Tuntutan utama warga tegas, yakni menolak pergantian Pj Kades Patemon.

Warga menilai Siti Muslihatin telah memimpin Desa Patemon selama hampir dua tahun dan berhasil menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Mereka menyebut situasi desa saat ini jauh lebih aman dan damai dibandingkan periode sebelumnya.

Koordinator lapangan aksi, Rahmat Gunawan, menegaskan bahwa penolakan warga didasarkan pada kenyamanan dan rasa aman yang dirasakan masyarakat selama kepemimpinan Siti Muslihatin.

“Saya asli warga Patemon, pada intinya kami menolak pergantian Pj untuk Desa Patemon. Warga sudah merasa nyaman, aman, dan kondusif dengan adanya Pj Kades Bu Siti Muslihatin,” ujarnya di sela aksi.

Rahmat menjelaskan, sebelum Siti Muslihatin menjabat, Desa Patemon kerap dilanda ketegangan sosial akibat dampak Pilkades pada periode sebelumnya. Gesekan antarwarga bahkan sering terjadi dan mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Namun kondisi tersebut, kata Rahmat, berangsur membaik sejak kepemimpinan Pj Kades saat ini. Hubungan sosial warga menjadi lebih harmonis dan rasa persatuan kembali tumbuh.

“Yang dulunya sering terjadi gesekan antarwarga, dengan hadirnya Bu Pj, Patemon benar-benar jadi rukun. Slogan Patemon Bersatu itu terasa nyata,” katanya.

Selain stabilitas sosial, Rahmat menyebut sejumlah sektor pemerintahan desa juga menunjukkan kemajuan. Ia menilai pengelolaan anggaran desa semakin transparan, kegiatan sosial meningkat, serta kehidupan keagamaan warga lebih aktif.

Ia mencontohkan, kegiatan pengajian rutin bulanan yang sebelumnya tidak pernah berjalan kini dapat terlaksana secara konsisten dan melibatkan banyak warga.

Kekhawatiran warga semakin menguat apabila rencana pergantian Pj Kades tetap dipaksakan. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik sosial dan mengembalikan kondisi desa seperti masa lalu.

“Takutnya Patemon kembali lagi kayak dulu, penuh gesekan. Padahal sekarang sudah lebih baik dan lebih maju,” ucapnya.

Rahmat mengakui bahwa secara aturan administrasi, pergantian Pj Kades dimungkinkan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi sosial Patemon yang saat ini dinilai stabil dan harmonis.

Ia menambahkan, warga telah menggelar musyawarah desa (musdes) dan menghasilkan keputusan bersama untuk menolak rencana pergantian Pj Kades.

“Hasil musdes itu jelas, masyarakat tidak menginginkan adanya pergantian Pj Kades,” tegasnya.

Menindaklanjuti aksi tersebut, perwakilan massa kemudian mengikuti rapat koordinasi bersama Muspika Pakusari di aula Kantor Kecamatan Pakusari. Namun, hasil pertemuan tersebut dinilai tidak memberikan kepastian bagi warga.

Rahmat menyebut, rapat itu justru berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan, muncul usulan agar pergantian Pj Kades tetap dilakukan dengan skema uji coba selama tiga bulan.

“Ada saran dari perwakilan Dispemasdes, tetap dilakukan pergantian, disuruh coba dulu tiga bulan. Bagi kami ini lucu, pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kok dicoba-coba,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila aspirasi warga tidak segera ditindaklanjuti secara jelas, potensi gejolak sosial masih terbuka. Warga bahkan mempertimbangkan untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kalau tidak ada realisasi, masyarakat Patemon pasti bergejolak. Bisa jadi kami ke Bupati Jember, dan hari Rabu besok kami juga akan aksi lagi ke kecamatan karena belum ada kejelasan, dengan membawa massa lebih banyak,” katanya.

Sementara itu, Camat Pakusari, Rifendi Wahjuwibakti, menyatakan pihak kecamatan telah menerima aspirasi warga dengan baik dan akan meneruskannya kepada pimpinan di tingkat atas.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada pelantikan Pj Kades Patemon yang dilaksanakan.

“Terkait penyampaian aspirasi dari masyarakat Patemon, dalam pertemuan tadi sudah kita terima secara baik dan tentu akan kami laporkan kepada pimpinan,” ujarnya.

Rifendi menyebut, inti aspirasi warga adalah penolakan terhadap rencana pelantikan Pj Kades, meskipun proses pergantian tersebut masih berada pada tahap persiapan.

“Padahal terkait pergantian ini sebenarnya belum ada pelantikan. Intinya dari kegiatan hari ini adalah penyampaian aspirasi masyarakat,” katanya.

Terkait kemungkinan aksi lanjutan, Rifendi mengaku belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh. Ia menegaskan pihak kecamatan akan fokus menyalurkan aspirasi warga sesuai mekanisme pemerintahan yang berlaku.

“Perihal nantinya ada aksi lanjutan, atau apa sementara saya tidak ada tanggapan,” tandasnya. (*)