Debat Pilkada Sumsel Pertama 28 Oktober, Pengamat Sarankan KPU Kaji Program Tiap Paslon

KETIK, PALEMBANG – Debat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) akan dilakukan sebanyak tiga kali. Debat tersebut digelar untuk mencermati visi misi para paslon yang bersaing di Pilkada Sumsel 2024.

Tiga paslon yang maju di Pilkada Sumsel yakni Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (Eddy-Riezky), dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati (Matahati) akan memaparkan kebijakan mereka untuk memimpin Sumsel selama lima tahun ke depan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Handoko menjelaskan, pelaksanaan debat antarpaslon gubernur dan wakil gubernur Sumsel akan digelar pada 28 Oktober, 10 November, dan 21 November 2024.

Pada sesi I tanggal 28 Oktober, debat akan dilakukan antar para calon gubernur. Lalu, pada sesi II di 10 November, debat akan diikuti para calon wakil gubernur. Barulah pada sesi III pada 21 November, paslon gubernur dan wakil gubernur akan tampil bersama.

"Konsep dan tema debat belum dibahas secara detail, namun sudah memasuki tahap pembahasan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar mengusulkan agar KPU melakukan kajian terhadap program-program yang akan diusung para paslon sebelum debat dimulai.

Kajian ini, sebut Bagindo, berupa sidang tertutup terkait naskah program-program para paslon untuk dicermati dan diuji bersama panelis yang terdiri dari akademisi, paslon, dan tim paslon terkait.

“Ini kalau istilah anak kuliah ibaratnya sempro, ya. Jadi KPU nanti bekerja sama dengan akademisi dan pihak-pihak paslon terkait untuk mematangkan program kerja maupun visi misi mereka,” kata Bagindo, Selasa 8 Oktober 2024.

Selain untuk mematangkan program kerja tiap paslon, sidang ini juga ditujukan untuk mencari kelemahan setiap program dan menghindari plagiarisme antarsesama paslon itu sendiri.

Sebab menurut Bagindo, terkadang banyak program yang sama persis namun hanya dibalut dengan nama yang berbeda.

Lebih lanjut, sidang kajian program itu juga diperuntukkan agar KPU bisa memilah program apa yang bisa benar-benar memajukan daerah dan bukan hanya gimik semata.

“Apakah program yang dibawa bisa memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat? Kalau tidak, mereka wajib merevisi itu dalam waktu yang ditentukan supaya programnya benar-benar bagus,” tambahnya.

Bagindo mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar debat antarpaslon nanti tidak jadi debat kusir saja, namun ada sisi akademis yang bisa mengedukasi para penonton, sehingga debat yang berlangsung bisa menarik dan tidak monoton.

“Karena debat itu perlu persiapan. Debat itu bukan sekadar silat lidah, tapi memang ada konsep yang ditawarkan. Dan konsep itu harus diuji keefektifannya,” tutupnya.(*)