Dandhy Dwi Laksono: Film Dirty Vote Jadi Landasan Mempertanyakan Hasil Pemilu

KETIK, SURABAYA – Sutradara Dirty Vote Dandhy Dwi Laksono mengakui bahwa film garapannya banyak ditafsirkan untuk menggerus suara salah satu paslon, namun menurutnya itu adalah teori dan alasan yang dibuat sendiri.

"Kalau mau saya pertegas lagi, bagi kami dengan teman-teman meliput film ini, mempertontonkan film ini, viewersnya selalu growing di 35 kota dan ada diskusi dan sepertinya semua sepakat bukan untuk elektoral 14 Februari saja," tuturnya saat ditemui awak media pada Rabu (21/2/2024).

Menurut Dandy, film ini tidak ada hubungannya dengan perhitungan Pemilu 2024, dari quick count maupun real count karena hasil tersebut bisa dikritisi.

"Film ini melampaui itu semua, film ini enggak ada urusan dari hasil quick count, real count dari KPU, justru sebaliknya, publik merasa dekat dengan hasil hari ini kali ini bahkan para kandidat yang lain, para peserta kampanye dan peserta Pemilu lain juga merasa ada sesuatu yang perlu dikritisi dari sistem ini," jelasnya.

Diskusi bersama cast dan sutradara Dirty Vote di UKWM Surabaya. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

Dandy menjabarkan, film Dirty Vote ini menjadi landasan bagi publik untuk mempertanyakan hasil pemilu.

"Ini hasil Pemilu yang bisa kita persoalkan bisa kita audit bareng-bareng, orang tidak pasrah begitu saja dengan negara, dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu," jelasnya.

"Jadi diri sisi itu, film ini memberikan kekuatan atau energi baru untuk tetap kritis dengan proses politik, jangan-jangan kalau ngga ada film ini misalnya orang bisa nganggep real count, quick count sebagai sebuah takdir," imbuh seorang Jurnalis ini.

Dandy juga menegaskan banyaknya permintaan untuk membedah film Dirty Vote di beberapa kota di Indonesia, ini membuktikan bahwa mereka sepakat ini ada sistem yang salah.

"Karena memang hari ini, seperti bersepakat ada yang salah dengan sistem ini bahwa mereka yang mungkin mau menyebrang mengincar kekuasaan berfikir dua kali karena kita semua belum selesai dengan urusan ini. Jangan-jangan kalau ngga ada film ini, Partai Politik ngga malu masuk ke Istana bilang minta jatah menteri sekian," pungkasnya. (*)