Dana Komunikasi Presiden Hampir Dua Kali Lipat dari Anggaran Bencana untuk Rakyat

KETIK, JAKARTA – Pagu anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun anggaran 2027 mendapat sorotan dari DPR RI. Kenaikan anggaran yang signifikan itu dinilai perlu diimbangi dengan indikator kinerja yang jelas agar efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat dapat diukur secara objektif.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyampaikan catatan tersebut dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 31 Agustus 2026.

Sugiat menyebut anggaran Bakom pada 2027 melonjak dibandingkan alokasi tahun 2026 yang berada di kisaran Rp25,37 miliar. Karena itu, ia meminta pemerintah menetapkan target kinerja yang terukur untuk mengevaluasi penggunaan anggaran tersebut.

“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Menurut Sugiat, besarnya anggaran harus mendorong Bakom meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan kebijakan dan capaian pemerintah. Ia menekankan bahwa komunikasi tersebut perlu dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan data.

Ia juga menyoroti perbedaan antara sejumlah indikator ekonomi yang dinilai positif dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, capaian ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam pandangan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sugiat mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebutnya berada di atas 5 persen. Ia juga menyinggung realisasi investasi pada 2026 yang telah melampaui Rp1.000 triliun.

Namun, ia menilai pemerintah belum optimal mengomunikasikan berbagai capaian tersebut kepada masyarakat. Kondisi itu, menurut Sugiat, menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi oleh Bakom.

“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.

Sugiat turut menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang konkret untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran Bakom. Salah satu tolok ukur yang disinggungnya ialah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap peningkatan anggaran tersebut menghasilkan perbaikan nyata dalam komunikasi pemerintah. Bakom diharapkan mampu menjelaskan kebijakan, hasil pembangunan, serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah secara lebih efektif kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI dibentuk pada 17 September 2025 di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2025 tentang Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas utama Bakom RI adalah membantu Presiden mengoordinasikan komunikasi dan informasi mengenai kebijakan serta program strategis pemerintah. Sebagian pihak menyebut, Bakom lebih berfungsi memoles citra presiden melalui komunikasi publik. 

Anggaran Bakom RI untuk tahun 2027 sebesar Rp1,9 triliun ini, jauh lebih besar daripada anggaran untuk bencana. Berdasarkan data yang dihimpun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) -sebagai leading sector atau pemimpin penanggulangan bencana di seluruh tanah air- anggarannya untuk tahun 2027 hanya sebesar Rp 1,003 Triliun.

Atau dengan kata lain, anggaran Bakom sebesar Rp1,9 triliun hampir 2 kali lipat atau sekitar 1,9 kali anggaran BNPB. (*)