KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali mengalokasikan anggaran untuk Rumah Sakit Pratama Makian (RSPM) pada 2027. Penganggaran tersebut berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pembayaran proyek yang belum tuntas.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Farid Husen, mengungkapkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah sakit tersebut telah dibahas dalam penyusunan anggaran daerah.
Ia memastikan proyek fasilitas kesehatan tersebut kembali mendapat alokasi pendanaan pada periode berikutnya.
“Kemarin waktu bahas RSPM itu, kita anggarkan lagi di 2027. Berarti yang pasti ada anggaran untuk RSPM di tahun 2027,” kata Farid Jumat 20 November 2026.
Mengenai penyebab pembayaran belum diselesaikan, Farid menjelaskan terdapat dua kemungkinan yang perlu dibedakan.
Baca Juga:
ADD Halmahera Selatan Lampaui Dana Desa dari PusatPersoalan pertama menyangkut ketersediaan dana, sedangkan kemungkinan lainnya berkaitan dengan capaian fisik pembangunan.
Namun, ia lebih condong menilai keterbatasan pembiayaan menjadi alasan kewajiban tersebut harus dialihkan ke periode berikutnya.
“Bisa jadi anggarannya yang tidak masuk atau progres pekerjaan yang dirasa memang tidak akan sampai. Ada dua kemungkinan. Kalau saya feeling, lebih ke anggarannya yang tidak ada di 2026,” ujarnya.
Farid kemudian menguraikan persoalan pendanaan sejak tahap awal pembangunan. Proyek yang sebelumnya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik itu disebut menghadapi kendala pencairan dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
Era Bassam–Helmi, Halmahera Selatan Borong Dua Penghargaan Nasional Smart City 2026Berdasarkan perkiraannya, transfer baru mencapai sekitar 70 persen akibat persyaratan kemajuan pekerjaan yang belum terpenuhi.
“Jadi duit yang masuk dari pusat ke kami ini sampai di angka 70 persen saja. Karena tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mencairkan 100 persen,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk menuntaskan kewajiban proyek.
Farid menyebut penyelesaiannya kini bertumpu pada kemampuan fiskal daerah melalui APBD, termasuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Akhirnya itu anggaran dari pusat tidak masuk, tapi Pemda harus bisa menyediakan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang pembiayaannya melalui dana APBD, ya DAU jadinya,” pungkasnya.